Lahan Gambut Rentan Terbakar, Paludikultur Jadi Solusi Ekonomi Berkelanjutan

Lahan Gambut Rentan Terbakar, Paludikultur Jadi Solusi Ekonomi Berkelanjutan
Lahan Gambut Rentan Terbakar, Paludikultur Jadi Solusi Ekonomi Berkelanjutan

SUKSESFINANSIAL.ID — Budidaya tanaman di lahan gambut tanpa drainase atau paludikultur dinilai mampu mencegah kebakaran sekaligus menjaga ekosistem. Teknik ini memungkinkan pemanfaatan ekonomi lahan basah tanpa harus mengeringkannya. Namun, pasar komoditas hasil paludikultur masih menjadi kendala utama bagi petani.

Head of International Research Institute for Environment and Climate Change IPB University, Rizaldi Boer, menegaskan bahwa pemanfaatan lahan gambut untuk aktivitas ekonomi memerlukan pendekatan khusus. Teknik yang disebut paludikultur ini mengubah model budidaya yang selama ini bergantung pada drainase atau pengeringan lahan.

“Itu yang disebut teknik paludikultur, bagaimana konversi dari model budidaya yang selama ini membutuhkan drain, jadi tidak perlu drain lagi,” kata Rizaldi saat ditemui di Jakarta, Jumat (18/9).

Mengapa Drainase Harus Dihindari di Lahan Gambut

Lahan gambut yang dikeringkan melalui drainase menjadi sangat rentan terbakar. Kondisi ini yang membuat insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang setiap tahun di sejumlah wilayah Indonesia.

Sistem paludikultur menjaga lahan tetap basah sehingga risiko kebakaran menurun drastis. Rizaldi menyebut pendekatan ini bukan teknologi baru dan sudah banyak diadaptasi di berbagai daerah.

“Itu pasti aman. Kalau itu sudah dilakukan, tidak pernah lagi kebakaran,” ujarnya.

Tanaman yang Cocok Dibudidayakan di Lahan Basah

Beberapa komoditas terbukti cocok dikembangkan dengan sistem paludikultur. Tanaman-tanaman ini memiliki nilai ekonomi dan telah lama dibudidayakan masyarakat di kawasan gambut.

  • Sagu, sumber karbohidrat yang sudah menjadi komoditas tradisional di lahan basah.
  • Gemor, tanaman penghasil kayu yang toleran terhadap kondisi jenuh air.
  • Jelutung, pohon penghasil resin yang bernilai tinggi untuk industri.

Rizaldi menekankan bahwa kegiatan di atas lahan gambut harus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu indikatornya adalah menjaga tata air tetap stabil, tidak boleh di bawah 40 cm dari permukaan tanah.

Kendala Pasar dan Peran Insentif Pemerintah

Meski secara ekologis menguntungkan, paludikultur menghadapi masalah klasik: pasar komoditasnya belum terbentuk dengan baik. Petani yang ingin beralih ke sistem ini kesulitan menyalurkan produk mereka.

“Di situ-lah pemerintah melakukan insentif untuk manfaat karbon yang dihasilkan dari kegiatannya,” kata Rizaldi.

Insentif karbon dinilai menjadi jembatan agar petani tetap mendapat penghasilan selama pasar komoditas paludikultur belum matang. Skema ini juga mendorong praktik budidaya yang ramah lingkungan.

Kaitan dengan Target Iklim dan RUU Pengendalian Perubahan Iklim

Emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain sangat memengaruhi pencapaian target penurunan emisi Indonesia. Jika karhutla yang melepas emisi GRK tidak ditangani, target nationally determined contributions (NDC) sulit tercapai.

Dalam dokumen enhanced NDC, Indonesia menargetkan penurunan emisi GRK pada 2030 sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional.

Rizaldi menyoroti pentingnya restorasi ekosistem gambut masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim yang sedang bergulir. Menurutnya, aspek ini krusial untuk mencegah karhutla berulang.

“Saya tidak tahu undang-undang sejauh atau serinci apa itu bisa dituangkan, tapi aspek itu menjadi sangat penting untuk disinggung,” ujar dia.

Implikasi bagi Pelaku Usaha dan Investor Hijau

Bagi pelaku bisnis, paludikultur membuka peluang di sektor karbon kredit dan komoditas alternatif berbasis lahan basah. Permintaan global terhadap produk berkelanjutan dan kredit karbon terus tumbuh.

Investor yang menaruh perhatian pada lingkungan hidup dapat memantau perkembangan regulasi RUU Pengendalian Perubahan Iklim. Kepastian hukum soal restorasi gambut akan menentukan skala proyek dan insentif yang tersedia.

Pemerintah memiliki ruang untuk mempercepat pembentukan pasar melalui pengadaan produk paludikultur dan pengakuan kredit karbon. Tanpa itu, adopsi di tingkat petani akan berjalan lambat meski manfaat ekologisnya sudah jelas.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index