SUKSESFINANSIAL.ID — Pemerintah federal Australia berencana membuka kembali pusat detensi bagi warga negara asing yang melewati batas visa, dengan target menekan jumlah sekitar 77.000 orang tanpa status legal di negeri itu. Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengumumkan kebijakan tersebut di National Press Club, seraya menegaskan langkah ini bukan operasi penggerebekan bergaya Amerika Serikat. Partai Greens dan sejumlah organisasi advokasi langsung menuding kebijakan itu sebagai versi Australia dari tindakan keras imigrasi era Donald Trump.
Kementerian Dalam Negeri Australia akan merekrut 100 petugas kepatuhan baru untuk menjaring para pelanggar visa. Pemerintah juga menyiapkan tambahan 250 tempat tidur di sejumlah fasilitas, serta mempertimbangkan mengubah fungsi fasilitas karantina berkapasitas 100 tempat tidur di Victoria.
Menurut Burke, sebagian besar pelanggar visa akan ditahan hanya dalam hitungan minggu. Mereka didorong meninggalkan Australia atas kemauan sendiri sebelum penerbangan pemulangan diatur.
Berapa Banyak Warga Tanpa Status Legal yang Jadi Sasaran?
Data pemerintah menyebut ada sekitar 77.000 orang tanpa status legal di Australia saat ini. Angka itu mencakup mereka yang masa visanya habis namun tetap tinggal, termasuk kelompok yang tidak memiliki lagi hak berada di negara tersebut.
Abul Rizvi, mantan wakil sekretaris departemen imigrasi, menyoroti laju pertumbuhan kelompok ini. Menurut dia, jumlah mereka bertambah sekitar 1.000 orang setiap bulan dan berada di level tertinggi sepanjang catatan.
"Mengingat kohort ini berada di rekor tertinggi dan tumbuh sekitar 1.000 per bulan, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah terhadap kohort yang tidak lagi memiliki hak berada di Australia," kata Rizvi.
Klaim Burke: Kembali ke Proses Rutin Sebelum 2015
Burke membantah kebijakan ini meniru model penegakan imigrasi Amerika Serikat. Ia menyebut langkah tersebut sebagai pengembalian ke proses rutin yang berlaku sebelum 2015, ketika pelanggar visa dibawa ke pusat detensi jika masa tinggalnya habis sebelum penerbangan pulang tersedia.
"Ini bukan jenis operasi yang sebagian orang lihat di televisi terjadi di negara lain," ujar Burke.
Ia menilai tuduhan yang membandingkan kebijakan Partai Buruh dengan pemerintahan Trump sebagai klaim yang tidak masuk akal. Menurut Burke, Australia hanya kembali ke praktik yang berjalan puluhan tahun, dengan sekitar 250 tempat tidur dipakai saat seseorang kehilangan visa namun menolak pergi.
Perubahan Hukum 2014 dan Lonjakan Penghuni Detensi
Pergeseran kebijakan bermula pada 2014 di bawah menteri imigrasi saat itu, Peter Dutton. Ia memperkenalkan pembatalan visa wajib bagi pelanggar pidana, yang membuat pusat detensi cepat penuh.
Departemen imigrasi kemudian diam-diam beralih menerbitkan visa jembatan jangka pendek bagi pelanggar visa berisiko rendah. Langkah itu diambil untuk mengelola pemulangan sukarela tanpa harus menahan mereka di fasilitas detensi.
Kontrak Perusahaan Penjara Swasta AS Senilai USD 2,3 Miliar
Pada 2025, perusahaan penjara swasta asal Amerika Serikat, Management and Training Corporation (MTC), memenangkan kontrak senilai USD 2,3 miliar untuk menjalankan detensi onshore di Australia melalui anak perusahaannya, Secure Journeys.
MTC merupakan salah satu dari sejumlah operator penjara swasta yang mengelola fasilitas detensi ICE di Amerika Serikat. Kontrak tersebut diberikan meski ada kekhawatiran serius soal rekam jejak perusahaan itu.
Senator Partai Greens, David Shoebridge, menyoroti keterkaitan tersebut. Menurut dia, pusat detensi imigrasi baru akan dijalankan oleh perusahaan penjara swasta multinasional Amerika yang sama yang telah melanggar hak asasi manusia di fasilitas detensi Australia.
"Inilah titik terendah Partai Buruh, memanaskan kembali serangan imigrasi Tony Abbott, dengan sentuhan Donald Trump versi 2026," kata Shoebridge.
Peringatan Mantan Komisioner HAM soal Anak di Detensi
Mantan kepala Komisi Hak Asasi Manusia Australia, Gillian Triggs, mengingatkan rezim detensi migrasi sebelum 2015 menempatkan anak-anak dalam jalur yang mengerikan. Ratusan anak ditahan tanpa akses pendidikan, dan sebagian besar mengalami gangguan mental serta fisik berat.
Pada 2023, putusan penting Mahkamah Tinggi Australia melarang penahanan tanpa batas waktu tanpa prospek wajar untuk dipulangkan ke negara asal. Belum jelas bagaimana putusan itu berlaku terhadap perubahan kebijakan terbaru ini.
CEO Asylum Seeker Resource Centre, Kon Karapanagiotidis, menilai pemerintah federal telah menunjukkan bahwa hak mencari suaka dan hak bekerja selama mencari perlindungan tetap dalam bahaya.
"Menteri Burke berusaha keras meyakinkan warga Australia bahwa ini tidak akan terlihat seperti penggerebekan imigrasi Donald Trump," kata Karapanagiotidis. "Tapi lihat apa yang sebenarnya direncanakan ... ini akan menggandakan rezim detensi imigrasi Australia."
Target Turunkan Migrasi Neto ke 245.000 pada 2026/27
Peningkatan pemulangan menjadi bagian dari rencana Partai Buruh menurunkan migrasi neto dari 292.100 menjadi 245.000 pada 2026/27. Setelah itu, pemerintah menargetkan angka 225.000 setiap tahun.
Direktur hukum Human Rights Law Centre, Sanmati Verma, menilai pemerintah seharusnya berinvestasi pada perlindungan bagi migran tanpa dokumen yang dieksploitasi di tempat kerja. Menurut dia, memperluas jaringan detensi imigrasi yang bersifat punitif justru langkah yang tidak perlu.
