SUKSESFINANSIAL.ID — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan tiga instrumen pembiayaan untuk proyek LRT Jakarta, yakni APBD, obligasi daerah, dan suntikan dana dari Danantara. Permintaan pelibatan Danantara itu disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian LRT Manggarai-Kelapa Gading, Rabu (16/9/2026).
Pramono menyebut kebutuhan dana untuk segmen Manggarai hingga Dukuh Atas mencapai Rp2,7 triliun. Angka itu menjadi salah satu pos pembiayaan yang harus segera dicari sumbernya agar pembangunan lintas rel bisa berjalan sesuai jadwal.
"Jadi saya sebagai gubernur, sebagai pemimpin Jakarta tentunya harus punya berbagai alternatif pembiayaan untuk penyelesaian LRT di Jakarta ini. Untuk dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas, Rp2,7 triliun," kata Pramono di Stasiun LRT Manggarai.
Tiga Opsi Pembiayaan yang Disiapkan Pemprov DKI
Pramono menyatakan pendanaan proyek LRT tidak harus bergantung pada satu sumber saja. Ada tiga pintu yang bisa dipakai untuk menutup kebutuhan investasi tersebut.
- Obligasi daerah, khususnya untuk segmen Manggarai-Dukuh Atas
- APBD DKI Jakarta
- Suntikan dana dari Danantara
"Jadi bisa dari obligasi, bisa dari APBD, bisa juga dari Danantara," ujarnya.
Pramono mengapresiasi restu Presiden Prabowo agar Danantara terlibat membiayai proyek LRT. Menurutnya, kehadiran Danantara memperbesar ruang fiskal Pemprov DKI untuk mengebut pembangunan transportasi publik.
Danantara Masuk, Konektivitas Jakarta Utara hingga Jakarta Selatan Jadi Sasaran
Pelibatan Danantara disebut Pramono akan membantu menyambungkan kawasan Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat dalam satu jaringan LRT. Prabowo sendiri telah memerintahkan Danantara untuk membantu pembangunan proyek tersebut.
Pramono menilai integrasi antarwilayah itu penting agar warga tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi ketika berpindah dari satu pusat aktivitas ke pusat aktivitas lain.
Jakarta Barat Bakal Dilayani MRT, Groundbreaking Dikejar Tahun Ini
Untuk pengembangan transportasi di Jakarta Barat, Pemprov DKI memilih jalur MRT yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Pramono berharap proyek itu bisa mulai dibangun atau groundbreaking pada tahun ini oleh Presiden Prabowo.
"Tahun ini mudah-mudahan bisa di groundbreaking oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan tadi kami sudah mendiskusikan juga dengan pemerintah pusat mengenai share berapa yang perlu di-share atau dibagi antara pemerintah pusat dengan juga dengan Pemerintah Jakarta," jelasnya.
Pemprov DKI dan pemerintah pusat masih membahas porsi pembiayaan MRT tersebut. Pramono menegaskan skema bagi hasil itu pada prinsipnya akan melanjutkan pola yang sudah diterapkan dalam pembangunan MRT rute Utara-Selatan.
Apa Artinya bagi Warga dan Pelaku Usaha Jakarta
Bagi warga, kepastian sumber dana menentukan seberapa cepat jaringan LRT dan MRT bertambah. Proyek yang mandek karena keterbatasan anggaran biasanya berujung pada penundaan operasi dan antrean kendaraan yang makin panjang di ruas-ruas utama.
Bagi pelaku usaha, terutama pengembang properti dan ritel di sekitar koridor Manggarai, Kelapa Gading, JIS, Velodrome, dan Halim, masuknya Danantara sebagai co-funder bisa menjadi sinyal bahwa proyek berjalan lebih pasti. Kawasan yang terhubung rel biasanya menikmati kenaikan permintaan hunian dan kunjungan ke pusat perbelanjaan.
Yang masih menjadi pertanyaan pasar adalah porsi final antara APBD, obligasi, dan Danantara. Kombinasi ketiganya membuat beban fiskal Pemprov DKI tidak menumpuk di satu instrumen, tetapi juga menuntut kejelasan jadwal pencairan agar konstruksi tidak terputus di tengah jalan.
Investasi mengandung risiko.
