SUKSESFINANSIAL.ID — Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, U Kyaw Moe Tun, menolak menyerahkan jabatannya selama lebih dari lima tahun. Sikap itu diambil meski junta militer yang menggulingkan pemerintah terpilih pada 2021 telah menuntut penggantian dirinya di markas PBB, New York.
Penolakan U Kyaw Moe Tun berlangsung sejak kudeta militer Myanmar pada Februari 2021. Ia tetap menempati kursi delegasi Myanmar di PBB, meskipun junta mengangkat pejabat lain untuk menggantikannya. Sikap keras kepala diplomat karier itu menjadikannya simbol perlawanan terhadap kekuasaan militer di forum internasional.
Kantor perwakilan Myanmar di New York, yang menempati bangunan townhouse batu pasir di kawasan Upper East Side, tetap dikuasai timnya. Menurut laporan, U Kyaw Moe Tun menolak menyerahkan kunci dan dokumen resmi kepada perwakilan yang ditunjuk junta.
Siapa U Kyaw Moe Tun dan Mengapa Bertahan
U Kyaw Moe Tun ditunjuk sebagai duta besar oleh pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi sebelum militer mengambil alih kekuasaan. Setelah kudeta, ia menjadi salah satu pejabat paling vokal menentang junta dari luar negeri.
Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada 2021, ia secara terbuka menyerukan dunia internasional untuk tidak mengakui pemerintahan militer. Pidato itu memicu kemarahan junta dan memicu surat perintah penangkapan terhadap dirinya.
“Saya berbicara atas nama rakyat Myanmar yang menginginkan demokrasi,” ujarnya dalam salah satu pernyataan yang dikutip media internasional, tanpa menyebut tanggal spesifik.
Junta Angkat Pengganti, PBB Belum Akui
Junta militer menunjuk Aung Thurein sebagai pengganti U Kyaw Moe Tun di PBB. Namun hingga kini, komite kredensial PBB belum menyetujui pergantian tersebut.
PBB menunda keputusan soal kursi Myanmar sejak 2021. Komite kredensial yang beranggotakan sembilan negara memilih menunda pembahasan, sehingga U Kyaw Moe Tun tetap diakui sebagai perwakilan sah.
Mekanisme ini membuat junta tidak bisa serta-merta menempatkan wakilnya di forum utama PBB. Aung Thurein, yang ditunjuk sebagai duta besar versi militer, belum mendapat akses ke gedung markas besar PBB.
Implikasi bagi Diplomasi ASEAN dan PBB
Krisis kursi Myanmar di PBB memperumit posisi ASEAN yang berupaya mendorong penyelesaian damai. Lima poin konsensus ASEAN yang disepakati pada April 2021 belum membuahkan hasil konkret.
Sejumlah negara anggota ASEAN dilaporkan berbeda pendapat soal siapa yang berhak mewakili Myanmar di forum-forum internasional. Indonesia dan Malaysia cenderung menahan pengakuan terhadap junta, sementara beberapa negara lain mendorong keterlibatan lebih luas.
Di PBB, penundaan kredensial ini menjadi preseden langka. Biasanya, komite kredensial menyetujui pergantian duta besar tanpa perdebatan panjang. Kasus Myanmar menunjukkan bagaimana kudeta bisa memicu kebuntuan prosedural di organisasi multilateral.
Tekanan Eksternal dan Dukungan Simbolik
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan diaspora Myanmar di Amerika Serikat menyatakan dukungan kepada U Kyaw Moe Tun. Mereka menilai penolakannya menyerahkan jabatan sebagai bentuk perlawanan simbolik yang penting.
Kelompok advokasi seperti Burma Campaign UK dan sejumlah lembaga HAM internasional menyerukan agar PBB mempertahankan pengakuan terhadap duta besar yang ditunjuk pemerintahan sipil. Mereka berargumen, pengakuan terhadap junta akan melegitimasi kekuasaan yang diperoleh lewat kudeta.
Namun, sejumlah pengamat menilai kebuntuan ini tidak bisa berlangsung selamanya. Tekanan diplomatik dan dinamika politik di kawasan akan menentukan apakah U Kyaw Moe Tun masih bisa mempertahankan kursinya dalam beberapa tahun ke depan.
Hingga kini, U Kyaw Moe Tun belum memberikan pernyataan resmi soal langkah selanjutnya. Yang jelas, ia tetap berada di New York dan menolak menyerahkan jabatan yang telah dipegangnya sejak sebelum kudeta.