JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan besar yang berpotensi meringankan beban jutaan warga. Langkah ini berupa rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang menunggak pembayaran selama bertahun-tahun.
Kabar menggembirakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang menyebut lebih dari 23 juta peserta akan mendapat manfaat dari program tersebut. Menurutnya, kebijakan ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.
23 Juta Peserta Akan Diampuni Tunggakannya
Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa rencana pemutihan iuran BPJS Kesehatan akan segera digodok bersama jajaran terkait. “Ada 23 juta orang yang tunggakannya akan dihapus,” ujar Muhaimin yang juga dikenal dengan sapaan Cak Imin.
Ia menambahkan, langkah itu kini sedang difinalisasi bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melalui serangkaian rapat koordinasi. Cak Imin menegaskan, target pemerintah adalah agar kebijakan ini bisa dijalankan pada November 2025 setelah seluruh verifikasi selesai dilakukan.
Di kesempatan terpisah, Ali Ghufron mengungkapkan bahwa nilai tunggakan yang akan dihapus mencapai Rp7,6 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk denda dan kewajiban lain yang masih dalam proses pendataan. “Nominalnya ya Rp7,6 triliun plus tunggakan yang lain,” ujarnya.
Cak Imin menyebut, pemutihan ini menjadi momentum penting untuk memulihkan kembali keaktifan kepesertaan masyarakat. “Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan,” ucapnya dalam konferensi pers, Kamis (2/10/2025).
Langkah Pemerintah untuk Akses Kesehatan yang Lebih Merata
Lebih jauh, Cak Imin menegaskan bahwa setelah program pemutihan diterapkan, peserta tidak lagi dianggap memiliki utang kepada BPJS Kesehatan. Ia berharap, kebijakan ini dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk kembali menjadi peserta aktif tanpa beban masa lalu.
“Jadi, tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini (November 2025). Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,” jelasnya.
Namun, di sisi lain, rencana besar ini masih menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan kementerian teknis. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mendapatkan laporan resmi terkait wacana tersebut. “Tentang pemutihan BPJS itu saya aja nanya ke Sekjen, rupanya saya belum dikasih tahu,” ujar Purbaya dalam acara media gathering di Sentul, Bogor.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa kebijakan ini masih dalam tahap kajian mendalam. Ia mengingatkan, rencana penghapusan tunggakan dapat berdampak besar pada anggaran negara bila tidak disiapkan secara matang. “Ada rencana itu, tapi mohon waktu karena itu harus dihitung,” katanya.
Cara Mudah Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan
Di tengah pembahasan pemutihan, masyarakat juga diimbau untuk memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatannya masih aktif. Ada beberapa cara mudah yang bisa dilakukan secara daring tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan.
1. Melalui Aplikasi Mobile JKN
Aplikasi Mobile JKN adalah platform resmi BPJS Kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berikut langkah-langkahnya:
Unduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau App Store, lalu login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor kartu BPJS. Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi sesuai petunjuk. Setelah masuk, pilih menu Peserta untuk melihat status keaktifan. Jika muncul keterangan “Aktif”, maka kartu Anda masih berlaku. Jika tertulis “Tidak Aktif”, segera periksa penyebabnya dan lakukan reaktivasi.
2. Melalui WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan
Layanan Pandawa (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp) juga disediakan untuk memudahkan peserta melakukan pengecekan status. Caranya, simpan nomor WhatsApp Pandawa sesuai wilayah domisili Anda. Nomor layanan ini dapat dicek di situs resmi BPJS Kesehatan.
Kirim pesan dengan format: Cek Status BPJS#Nomor Kartu BPJS. Setelah itu, petugas BPJS akan mengirimkan informasi terkait status kepesertaan Anda dalam beberapa saat.
3. Melalui SMS atau Call Center BPJS Kesehatan (165)
Peserta juga bisa melakukan pengecekan melalui layanan SMS Gateway atau Call Center 165.
Ketik format pesan: NIK (spasi) Nomor NIK atau BPJS (spasi) Nomor Kartu BPJS, kemudian kirim ke 08777-5500-400. Tunggu balasan berisi informasi status kepesertaan Anda. Alternatif lainnya, hubungi langsung 165 untuk terhubung dengan petugas BPJS.
4. Melalui Website Resmi BPJS Kesehatan
Selain aplikasi dan WhatsApp, peserta juga dapat melakukan pengecekan lewat situs resmi BPJS Kesehatan di alamat www.bpjs-kesehatan.go.id
.
Buka menu Cek Kepesertaan, lalu masukkan NIK KTP atau Nomor BPJS beserta kode captcha yang tersedia. Klik “Cari”, dan sistem akan menampilkan status kepesertaan Anda secara real-time.
Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kebijakan Pemutihan
Rencana pemutihan ini disambut antusias oleh banyak kalangan. Jika terealisasi, kebijakan tersebut tidak hanya akan meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan secara nasional.
Dengan jutaan orang kembali terdaftar aktif, sistem jaminan kesehatan nasional akan semakin kuat dan inklusif. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan keberlanjutan dana program ini agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap keuangan negara.
Langkah ini juga dinilai strategis dalam konteks pemulihan pasca-pandemi Covid-19, di mana banyak masyarakat kehilangan pendapatan dan kesulitan membayar iuran rutin. Dengan kebijakan ini, akses terhadap layanan kesehatan dapat kembali terbuka luas tanpa hambatan administratif.
Harapan untuk Sistem Kesehatan yang Lebih Adil
Program pemutihan iuran BPJS Kesehatan bukan sekadar kebijakan finansial. Ini adalah upaya untuk mengembalikan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan negara kepada rakyat.
Cak Imin menyebut, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada warga Indonesia yang kehilangan hak kesehatan hanya karena persoalan administratif. “Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, semua peserta bisa memulai iuran baru tanpa beban masa lalu,” tegasnya.
Jika berjalan lancar pada November 2025, pemutihan ini akan menjadi tonggak baru dalam sejarah pelayanan kesehatan nasional. Sebuah langkah konkret menuju sistem jaminan sosial yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
