JAKARTA - Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti berbagai persoalan dalam penyaluran LPG subsidi 3 kg. Menurutnya, banyak terjadi kebocoran dan penyalahgunaan di lapangan yang membuat subsidi tidak tepat sasaran.
LPG 3 kg seharusnya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, namun nyatanya sebagian dinikmati kalangan mampu. “Di situ mungkin ada kebocoran-bocoran di penyalahgunaan subsidi itu, ke depan akan dicari cara supaya lebih tepat sasaran,” ungkap Purbaya.
Penyaluran yang tidak tepat sasaran menjadi isu utama dalam distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Praktik pembelian oleh pihak yang tidak berhak, termasuk masyarakat mampu dan sektor industri, masih terjadi di lapangan.
Rencana Pemerintah Perbaiki Skema
Pemerintah berencana mengevaluasi kembali mekanisme pemberian subsidi LPG 3 kg. Tujuannya adalah menghilangkan kebocoran dan memastikan subsidi tepat sasaran bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Yang bocor-bocor tadi coba dihilangkan semaksimal mungkin, kalau perlu ada perubahan skema,” jelas Purbaya. Evaluasi ini menjadi langkah penting untuk menjaga efisiensi anggaran subsidi energi negara.
Penyesuaian skema juga akan memperketat pengawasan di pangkalan dan pengecer LPG. Dengan begitu, diharapkan praktik penyalahgunaan dapat diminimalkan secara signifikan.
Harga LPG Subsidi dan Non Subsidi
Berdasarkan pantauan per Oktober 2025, harga LPG 3 kg di pangkalan Tangerang Selatan masih Rp 19.000 per tabung. Penjaga pangkalan Ayanih menegaskan harga tersebut sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.
Di tingkat pengecer atau sub pangkalan, harga LPG 3 kg mencapai Rp 22.000 per tabung. Harga ini sudah termasuk biaya pengantaran ke alamat pelanggan, seperti di Toko Jejen Tangerang Selatan.
Sementara itu, LPG non subsidi 5,5 kg dibanderol Rp 110.000 per tabung, dan LPG 12 kg seharga Rp 210.000 di pengecer wilayah yang sama. Harga tersebut tidak mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya.
Di level agen resmi Pertamina, harga LPG non subsidi bervariasi sesuai wilayah. Misalnya, di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, harga LPG 5,5 kg Rp 90.000 dan LPG 12 kg Rp 192.000 per tabung.
Wilayah lain seperti Kalimantan Utara menetapkan harga lebih tinggi, yakni LPG 5,5 kg Rp 107.000 dan LPG 12 kg Rp 229.000. Sementara di Maluku dan Papua, harga LPG 5,5 kg Rp 117.000 dan LPG 12 kg Rp 249.000 per tabung.
Dampak dan Harapan Subsidi Tepat Sasaran
Kebocoran subsidi LPG 3 kg menimbulkan dampak bagi anggaran negara dan masyarakat. Subsidi yang tidak tepat sasaran menyebabkan beban biaya meningkat dan masyarakat kurang mampu tidak mendapat manfaat optimal.
Dengan evaluasi skema, pemerintah berharap distribusi LPG 3 kg menjadi lebih tepat sasaran. Langkah ini sekaligus memperkuat pengawasan dan mengurangi penyalahgunaan di lapangan.
Harga LPG yang stabil di pasar diharapkan tetap terjangkau bagi masyarakat yang berhak. Pemerintah juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dan pangkalan untuk mengikuti ketentuan harga resmi.
Evaluasi ini juga menjadi momentum bagi pemerintah memperbaiki mekanisme distribusi energi bersubsidi. Dengan pengawasan lebih ketat, tujuan subsidi untuk membantu masyarakat kurang mampu dapat tercapai.
Selain itu, transparansi harga dan akses informasi di pangkalan maupun pengecer akan diperkuat. Hal ini bertujuan meminimalkan praktik monopoli, penimbunan, atau pemindahan LPG subsidi ke sektor industri.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap upaya perbaikan harus berjalan tanpa mengganggu pasokan LPG di masyarakat. Ketersediaan LPG 3 kg harus tetap lancar agar kebutuhan energi rumah tangga terpenuhi.
Langkah evaluasi dan pengawasan ini menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan subsidi energi. Purbaya menekankan bahwa subsidi yang tepat sasaran akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dengan perbaikan skema dan pengawasan ketat, pemerintah berharap LPG subsidi 3 kg menjadi lebih efisien. Masyarakat pun dapat merasakan manfaat secara langsung tanpa adanya kebocoran atau penyalahgunaan.
