JAKARTA - PT Bank Sumut menyiapkan 233 unit kerja untuk mendukung percepatan Kredit Program Perumahan (KPP) di Sumatra Utara. Direktur Bisnis & Syariah Bank Sumut, Syafrizalsyah, menekankan bahwa momentum ini menjadi peluang strategis mendorong pertumbuhan kredit produktif.

Seluruh infrastruktur layanan dan sumber daya manusia sudah siap untuk memastikan proses pengajuan KPP berjalan cepat. Bahkan, bank menargetkan proses pengajuan calon debitur selesai maksimal dalam tiga hari kerja.

“Proses pengajuan antara calon debitur dan bank kami targetkan rampung maksimal tiga hari kerja,” ujar Syafrizalsyah dalam keterangan resmi, Minggu, 12 Oktober 2025. Ia menambahkan, Bank Sumut berkomitmen mendukung akselerasi program nasional KPP melalui layanan yang siap dan tersebar di 233 unit kerja.

Layanan Cepat, Mudah, dan Murah untuk Masyarakat

Bank Sumut fokus memberikan layanan cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat. Sebagai persiapan jelang implementasi KPP pada 15 Oktober 2025, bank juga aktif melakukan sosialisasi program ke berbagai pihak.

Sosialisasi dilakukan kepada pelaku usaha sektor perumahan dan juga UMKM. Hal ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat memahami mekanisme KPP dan manfaatnya secara menyeluruh.

“Produk KPP ini strategis untuk memperluas akses pembiayaan sektor perumahan,” jelas Syafrizalsyah. Ia menambahkan program ini khususnya membantu pengembang lokal yang memiliki potensi besar tetapi keterbatasan akses ke pembiayaan formal.

Skema Kredit Program Perumahan

Kredit Program Perumahan memiliki dua skema yang berbeda sesuai kebutuhan penerima. Skema pertama, sisi supply, ditujukan untuk pengembang, kontraktor, dan toko bahan bangunan dengan plafon hingga Rp5 miliar.

Skema kedua, sisi demand, fokus kepada pelaku UMKM sektor perumahan dengan plafon hingga Rp500 juta. Suku bunga yang ditawarkan untuk skema ini berupa subsidi 5%, sehingga lebih terjangkau bagi pelaku usaha kecil.

Berbeda dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), KPP tetap dapat diakses meski debitur memiliki kredit komersial. Syaratnya, debitur hanya perlu memastikan status kolektibilitas kreditnya lancar.

Dukungan Pemerintah dan Peluncuran SIKP

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, sebelumnya menantang Bank Sumut untuk menjadi pelopor realisasi KPP di daerah. Dalam acara sosialisasi KPP di Medan, Jumat, 10 Oktober 2025, ia menekankan pentingnya ekosistem yang sehat antara bank, pemerintah daerah, dan pengembang.

Tujuan ekosistem ini agar program KPP benar-benar bisa dirasakan masyarakat luas. “Kalau Bank Sumut bisa hadir dengan layanan cepat dan bunga murah, rakyat pasti pilih bank daripada rentenir,” tegas Maruarar.

Selain itu, program KPP akan bertepatan dengan peluncuran Sistem Informasi Kredit Perumahan (SIKP) oleh Presiden Prabowo di Surabaya. Bank Sumut aktif melakukan persiapan internal agar seluruh proses pengajuan dan pencairan kredit dapat berjalan efisien.

Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dengan program ini, Bank Sumut berharap dapat mendorong penguatan ekonomi daerah melalui sektor perumahan. Kredit produktif dari KPP diharapkan memberikan dampak nyata bagi pengembang lokal dan UMKM yang bergerak di sektor ini.

Selain itu, adanya akses cepat dan bunga murah diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan KPP. Bank Sumut menargetkan agar layanan ini bukan hanya memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, kesiapan Bank Sumut di 233 unit kerja menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program nasional KPP. Dengan layanan yang cepat, mudah, dan murah, diharapkan masyarakat Sumatra Utara dapat merasakan manfaat langsung dari program ini dalam waktu dekat.