JAKARTA - Langkah cepat kembali diambil Presiden Prabowo Subianto usai munculnya sejumlah kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memerintahkan agar seluruh dapur penyedia makanan dalam program tersebut segera dilengkapi dengan alat test kit mulai pekan ini.
Instruksi itu disampaikan langsung saat Prabowo mengundang beberapa menteri ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu malam, 5 Oktober 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan pentingnya peningkatan standar kebersihan dan keamanan pangan di seluruh dapur MBG.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden memberi tenggat waktu yang ketat untuk memastikan alat test kit tersedia di semua dapur. “Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit,” ujar Teddy.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi masyarakat, terutama anak-anak dan pelajar penerima MBG, benar-benar aman dan memenuhi standar kesehatan.
Peningkatan Standar Kebersihan dan Air Bersih
Teddy memaparkan bahwa alat test kit tersebut digunakan untuk mengecek kebersihan makanan, memastikan alat pencuci dan pengering tetap higienis, serta menguji kualitas air yang digunakan di dapur.
“Mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat dan alat khusus untuk menghindari bakteri, serta penyediaan filter air bersih,” katanya menambahkan.
Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi dapur MBG yang beroperasi tanpa standar sanitasi memadai. Dengan test kit tersebut, para petugas di lapangan bisa melakukan pengecekan cepat terhadap bahan makanan dan air sebelum diolah, sehingga potensi keracunan dapat diminimalkan.
Langkah ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak ingin sekadar menjalankan program besar, tetapi memastikan kualitasnya benar-benar terjaga di setiap tahap pelaksanaan.
Evaluasi Tanpa Menghentikan Program
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa munculnya kasus keracunan dalam program MBG tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program tersebut.
Menurutnya, pemerintah justru harus menjadikan kejadian itu sebagai pelajaran untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem. “Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan. Tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki,” ujar Prasetyo di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu.
Ia menilai, sebagian besar masalah keracunan disebabkan karena kelalaian di tingkat pelaksana. Banyak dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang belum menjalankan standar operasional prosedur (SOP) sebagaimana mestinya.
“Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya,” tambahnya.
Dengan evaluasi menyeluruh dan peningkatan pengawasan, pemerintah berharap tidak ada lagi kasus serupa di masa mendatang.
Ribuan Warga Terdampak Keracunan MBG
Data terakhir menunjukkan bahwa sebanyak 6.457 orang telah terdampak kasus keracunan makanan dari program MBG. Dari jumlah tersebut, wilayah dengan angka tertinggi berada di Pulau Jawa atau Wilayah II, yakni mencapai 4.147 orang.
Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah karena program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat, bukan justru menimbulkan gangguan kesehatan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menilai bahwa lemahnya sanitasi air di sejumlah dapur menjadi faktor utama yang memicu kasus tersebut. Banyak dapur yang belum memiliki sistem filtrasi air bersih memadai maupun peralatan higienis yang seharusnya digunakan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan di tingkat lapangan perlu diperketat, sekaligus perlunya percepatan dalam proses sertifikasi kebersihan dan keamanan pangan bagi setiap dapur MBG.
Langkah Cepat Pemerintah Menjamin Keamanan Pangan
Menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat sertifikasi dapur MBG di seluruh wilayah Indonesia. Menteri Kesehatan juga menargetkan agar seluruh dapur program ini dapat mengantongi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dalam waktu satu bulan.
Upaya ini dilakukan secara paralel dengan pengadaan test kit yang menjadi perintah langsung dari Presiden Prabowo. Dengan dua langkah tersebut—yakni peningkatan pengawasan dan standarisasi peralatan—pemerintah berupaya menciptakan sistem yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Presiden juga menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan. Ia tidak ingin kasus keracunan yang terjadi dalam dua bulan terakhir menghambat tujuan utama program, yaitu memastikan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, mendapatkan asupan bergizi setiap hari.
Dari Krisis Menuju Pembenahan
Peristiwa keracunan yang menimpa ribuan warga memang menjadi ujian besar bagi implementasi awal program MBG. Namun, di sisi lain, hal ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem dan memperkuat pengawasan di lapangan.
Dengan adanya test kit di setiap dapur, penerapan SOP yang lebih ketat, serta dukungan lintas kementerian, pemerintah berharap seluruh pihak yang terlibat dalam program ini dapat lebih disiplin dan bertanggung jawab.
Langkah cepat Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan di lapangan. Sebaliknya, pemerintah memilih untuk memperbaiki kekurangan dengan tindakan nyata, bukan sekadar wacana.
Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya tentang memberi makanan, tetapi juga tentang memastikan keamanan dan kesehatan penerimanya. Ke depan, dengan standar yang lebih ketat dan pengawasan yang berlapis, diharapkan setiap hidangan yang disajikan benar-benar menjadi sumber gizi dan bukan sumber penyakit.
