JAKARTA - Pemerintah pusat memberikan lampu hijau terhadap sejumlah proyek infrastruktur strategis di Bali yang diajukan oleh Gubernur Wayan Koster. Persetujuan ini diharapkan menjadi dorongan signifikan untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kenyamanan wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Persetujuan resmi disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam pertemuan di Jakarta. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 1,549 triliun, dengan fokus utama pada pembangunan proyek-proyek yang mendukung mobilitas, pariwisata, dan pengelolaan kawasan budaya.
Shortcut Singaraja–Mengwitani Jadi Proyek Utama
Porsi terbesar dari anggaran dialokasikan untuk pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani, sebesar Rp 773 miliar. Proyek ini dinilai strategis karena akan memperlancar arus transportasi dari Bali Utara menuju Bali Selatan, yang selama ini sering mengalami kemacetan. Pengerjaan proyek ini dibagi dalam dua tahap, yakni Rp 500 miliar pada 2025 dan Rp 273 miliar pada 2026.
Gubernur Koster menekankan, keberadaan shortcut ini akan memudahkan akses wisatawan ke berbagai destinasi utama di Bali, sekaligus mendukung distribusi ekonomi antarwilayah. “Proyek ini penting untuk mempercepat mobilitas dan mengurangi waktu perjalanan, terutama bagi wisatawan dan masyarakat lokal,” ujarnya.
Proyek Pendukung Lainnya
Selain shortcut, ada beberapa proyek infrastruktur baru yang mendapat persetujuan pemerintah pusat dengan total anggaran Rp 776 miliar. Proyek-proyek tersebut meliputi:
Gedung parkir kawasan Pura Batur sebesar Rp 250 miliar pada 2026. Fasilitas ini dirancang untuk mengurangi kepadatan kendaraan saat perayaan besar seperti Ngusaba Purnama Kedasa, sehingga pengalaman berwisata tetap nyaman.
Underpass Jimbaran, Badung senilai Rp 354 miliar pada 2026. Proyek ini akan mengurai kemacetan di jalur wisata menuju kawasan Badung Selatan, salah satu destinasi favorit wisatawan domestik dan mancanegara.
Jembatan baru Nusa Ceningan–Nusa Lembongan, Klungkung dengan anggaran Rp 112 miliar pada 2026. Jembatan ini diharapkan mempermudah akses ke kawasan Nusa Penida, sehingga mendukung sektor pariwisata di pulau-pulau kecil Bali.
Embung Tukad Unda, Klungkung senilai Rp 60 miliar pada 2026. Proyek ini fokus pada penyediaan air bagi kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB), menjamin kebutuhan air untuk berbagai kegiatan budaya dan pariwisata.
Keseimbangan Antara Budaya dan Pariwisata
Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, proyek-proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara budaya, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi.
“Syukur Astungkara, seluruh usulan Pemprov Bali diterima sebagai program prioritas Kementerian PU tahun 2026. Ini langkah penting bagi Bali untuk memperkuat daya saing sebagai destinasi pariwisata kelas dunia,” kata Koster.
Proyek-proyek ini diharapkan bisa mengoptimalkan pengalaman wisatawan sekaligus mempermudah masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Infrastruktur yang lebih baik akan membantu mengatasi kepadatan lalu lintas, menyediakan akses yang lebih cepat ke destinasi wisata, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal.
Selain itu, pembangunan ini juga menjadi bentuk perhatian terhadap pengelolaan kawasan budaya dan peningkatan kualitas layanan publik. Gedung parkir, underpass, jembatan, hingga embung air akan menjadi bagian dari sistem infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dampak Ekonomi dan Pariwisata
Investasi sebesar Rp 1,549 triliun ini diharapkan mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi Bali melalui sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai juga meningkatkan daya tarik investasi, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pengembangan usaha lokal.
Dengan pembangunan yang tepat sasaran, Bali tidak hanya siap menghadapi lonjakan wisatawan, tetapi juga mempertahankan reputasinya sebagai destinasi kelas dunia yang ramah, nyaman, dan terkelola dengan baik.
Pemerintah pusat dan Pemprov Bali menekankan, proyek-proyek ini akan diawasi ketat agar selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Selain itu, pembangunan juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan, sehingga semua pihak dapat menikmati manfaat jangka panjang dari infrastruktur yang dibangun.
