JAKARTA - Progres pembangunan jalan tol akses Bandara Dhoho di Kota Kediri terus meningkat, seiring upaya percepatan pembebasan lahan yang terdampak. Hingga kini, pembebasan tanah untuk penetapan lokasi (penlok) I tercatat mencapai sekitar 70 persen, sementara pengadaan tanah untuk penlok II tengah digarap serius oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kediri.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi syarat kelancaran proyek fisik, tetapi juga memastikan pembangunan tol dapat berjalan tepat waktu tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat terdampak. Kantor Pertanahan Kota Kediri pun tengah melakukan pendataan tanah tambahan untuk mengakomodasi trase jalan tol serta clear zone di beberapa kelurahan.
Pendataan dan Validasi Tanah Terdampak
Proses pendataan penlok II dilakukan oleh satuan tugas (satgas) BPN, yang hingga pekan lalu telah mencakup dua kelurahan, yaitu Bujel dan Semampir. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Kediri, Tutur Pamuji, menjelaskan bahwa pendataan kini bergeser ke Kelurahan Mojoroto dan Kelurahan Gayam.
“Pendataan di Kelurahan Bujel sama Kelurahan Semampir sudah. Sekarang bergeser ke Kelurahan Mojoroto dan Kelurahan Gayam,” jelas Tutur.
Pendataan ini dilakukan oleh internal BPN, sementara pendataan yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Kediri masih berjalan. Beberapa OPD yang masih melakukan proses pendataan antara lain Dinas Pertanian dan Dinas Permukiman. Tantangan yang muncul dalam proses ini mayoritas karena penyesuaian jadwal masing-masing OPD.
“Kalau dari teman-teman BPN sudah diambil datanya duluan. OPD lain menyesuaikan waktunya, mungkin karena peta bidang tanah (PBT) belum keluar,” terang Tutur.
Hingga kini, dari dua kelurahan yang telah selesai didata, terdapat sekitar 200 bidang tanah yang terdampak penlok II. Proses pendataan ini menjadi tahap penting sebelum tahap pembebasan tanah dilaksanakan, agar semua data aset terdampak sinkron dan valid.
Dampak Proyek bagi Warga dan Fasilitas Publik
Salah satu warga yang tanahnya terdampak tol penlok II adalah Endah, warga Kelurahan Bujel, Mojoroto. Ia menyampaikan bahwa bagian rumahnya yang terkena hanya teras dengan luas kurang dari 10 meter. “Nggak banyak yang kena. Hanya teras saja,” ujarnya.
Selain rumah warga, beberapa bangunan publik juga terdampak. Proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan Jalan Mayjend Sungkono di timur Sungai Brantas dengan Kelurahan Mojoroto menjadi titik nol pembangunan jalan tol. Beberapa bangunan di sepanjang trase tol, termasuk pagar dan gapura Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, dibongkar.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, Ahmad Zamroni, menjelaskan bahwa aset Kemenag yang terdampak tol akan diganti, namun bukan dalam bentuk uang. “Gantinya kami tidak menerima bentuk uang. Nanti kami dibangunkan pagar baru,” jelas Zamroni.
Langkah-langkah ini memastikan bahwa proyek fisik tol tetap berjalan tanpa mengabaikan hak warga maupun fasilitas publik. Dengan koordinasi yang tepat antara BPN, OPD, dan masyarakat terdampak, pembangunan tol diharapkan dapat selesai sesuai target dan memberi manfaat luas bagi mobilitas masyarakat serta akses ke Bandara Dhoho.
Hingga saat ini, pembebasan tanah penlok I di ruas Kota Kediri masih menyisakan dua kelurahan, yaitu Gayam dan Bujel. Sementara itu, tanah terdampak di Kelurahan Mojoroto dan Semampir telah selesai proses pembebasan. Proyek fisik juga sudah berjalan di beberapa titik, termasuk pembangunan jembatan dan persiapan interchange Bolawen yang nantinya akan menghubungkan tol ke bandara.
Pendataan yang cermat dan pengadaan tanah yang terencana diharapkan mampu mempercepat penyelesaian tol akses bandara, sekaligus meminimalkan konflik dengan masyarakat terdampak. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas Kota Kediri dengan Bandara Dhoho, memperlancar arus transportasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
