JAKARTA - Perum Bulog menegaskan stok beras nasional berada dalam kondisi aman, yang sekaligus mendukung kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Hingga 24 Agustus 2025, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Bulog tercatat mencapai 3,91 juta ton. Ditambah dengan stok komersial sebesar 8.950 ton, total persediaan beras mencapai 3,92 juta ton.
Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Rini Andrida, menyampaikan bahwa persediaan ini sudah tersebar di berbagai wilayah untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus memberi kepastian bagi para petani mengenai serapan hasil panen mereka. “Saat ini stok yang dimiliki Perum Bulog sudah mencapai 3,9 juta ton (CBP). Stok ini terus bergerak karena digunakan untuk kegiatan bantuan pangan dan SPHP, sekaligus menjadi jaminan pasar bagi petani,” ujar Rini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta.
Rini menambahkan, persediaan beras ini sepenuhnya didedikasikan untuk mendukung penugasan pemerintah, termasuk memastikan bahwa petani dapat memasarkan hasil panennya secara adil. Dengan stok yang merata di seluruh wilayah, Bulog berupaya menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
Realisasi Pengadaan dan Penyaluran Beras
Bulog mencatat capaian pengadaan gabah kering panen (GKP) sebesar 3,9 juta ton atau 75% dari target tahunan. Dari jumlah tersebut, beras yang sudah terealisasi mencapai 745.000 ton atau sekitar 25%. Secara keseluruhan, total pengadaan setara beras CBP dalam negeri tahun ini telah mencapai 2,86 juta ton, yang sebagian besar berasal dari hasil panen petani lokal.
Penyaluran beras untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) baru terealisasi 70.519 ton, atau 5,35% dari target Juli–Desember 2025 yang ditetapkan sebesar 1,31 juta ton. Artinya, masih tersisa sekitar 1,24 juta ton beras yang harus disalurkan Bulog hingga akhir tahun.
Rini menjelaskan, capaian tersebut mendekati arahan Kementerian Dalam Negeri dengan target distribusi harian 7.000 ton. “Kami terus upayakan optimalisasi distribusi karena serapan beras dari petani bervariasi di berbagai daerah, tergantung saluran pemasarannya,” ujarnya.
Tujuh Jalur Distribusi untuk Masyarakat dan Petani
Bulog menyalurkan beras melalui tujuh jalur distribusi utama: pasar rakyat, pengecer pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama pemerintah daerah, GPM bersama kementerian/lembaga, BUMN, Rumah Pangan Kita (RPK), dan ritel modern. Jalur-jalur ini tidak hanya memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar yang jelas bagi petani, sehingga hasil panen mereka terserap dengan baik.
Selain program SPHP, Bulog juga menyalurkan bantuan pangan beras. Hingga kini realisasi penyaluran tercatat mencapai 352.641 ton atau 96,47% dari rencana 365.541 ton. Penyaluran ini sebagian besar berasal dari gabah hasil panen petani yang telah dibeli Bulog, sehingga secara langsung memberikan manfaat ekonomi bagi petani di seluruh wilayah.
Rini menegaskan, penyaluran bantuan pangan beras di sejumlah daerah sudah selesai, sementara sisanya ditargetkan tuntas pada akhir Agustus 2025. “Saat ini sedang penyelesaian dokumen administrasi. Bulog siap menyelesaikan seluruh penyaluran dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), sekaligus memastikan petani mendapatkan nilai yang adil atas hasil panennya,” pungkas Rini.
Dengan stok yang memadai dan jalur distribusi yang terorganisir, Bulog tidak hanya menjaga ketersediaan pangan nasional, tetapi juga memberi kepastian pasar bagi petani. Hal ini diharapkan mampu mendorong stabilitas harga beras di tingkat petani, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.
