JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memilih untuk tidak banyak mengumbar rencana pembangunan infrastruktur pemerintah pada tahun 2026 mendatang. Keputusan ini memunculkan sorotan karena sektor infrastruktur, yang selama ini sering dijadikan simbol pembangunan nasional, kini tidak lagi disebut sebagai program prioritas utama di awal pemerintahannya.
Langkah ini menandai adanya pergeseran fokus kebijakan. Bila sebelumnya infrastruktur selalu dikaitkan dengan percepatan pembangunan ekonomi dan pemerataan wilayah, kini arah pembangunan tampak lebih menekankan pada sektor lain yang dianggap lebih mendesak. Namun demikian, bukan berarti pembangunan infrastruktur berhenti sama sekali. Sejumlah proyek masih tetap dilaksanakan sebagai bagian dari kesinambungan program dan kebutuhan masyarakat.
Fokus Tidak Lagi Terpusat di Infrastruktur
Keputusan untuk tidak menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama menimbulkan beragam pertanyaan publik. Selama bertahun-tahun, infrastruktur dianggap sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan, mulai dari jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga fasilitas publik di daerah.
Namun, pemerintahan Prabowo tampak ingin menata kembali fokus pembangunan nasional. Infrastruktur memang tetap ada dalam rencana kerja, tetapi porsinya tidak lagi sebesar era sebelumnya. Dengan kata lain, infrastruktur bukanlah sektor yang dikesampingkan, melainkan ditempatkan secara lebih proporsional sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
Pergeseran ini juga bisa dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan fiskal negara. Di tengah dinamika ekonomi global, kehati-hatian dalam mengalokasikan anggaran menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tahun 2026 tetap dilaksanakan, meskipun bukan menjadi wajah utama program kerja pemerintah.
Proyek yang Tetap Dilaksanakan
Meski tidak menjadi prioritas, sejumlah proyek infrastruktur tetap berjalan di tahun 2026. Proyek tersebut mencakup pembangunan dan perawatan jalan, jembatan, serta beberapa fasilitas transportasi publik. Keberlanjutan proyek-proyek ini bukan hanya sekadar memenuhi janji pembangunan, tetapi juga untuk memastikan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi tidak terganggu.
Pemerintah menyadari bahwa infrastruktur dasar masih dibutuhkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Sejumlah proyek yang sudah berjalan sejak periode sebelumnya juga tidak bisa dihentikan begitu saja karena akan menimbulkan ketimpangan pembangunan. Dengan demikian, pelaksanaan proyek infrastruktur lebih diarahkan pada keberlanjutan dan efisiensi, bukan ekspansi besar-besaran.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa orientasi pembangunan pada era Prabowo lebih menekankan aspek fungsional. Alih-alih mengejar jumlah proyek atau pembangunan masif, pemerintah tampak mengutamakan efektivitas dan manfaat jangka panjang dari infrastruktur yang dikerjakan.
Infrastruktur dalam Perspektif Baru
Pergeseran prioritas ini memunculkan perspektif baru tentang bagaimana infrastruktur dipandang. Tidak lagi sekadar menjadi simbol kebanggaan atau prestasi pembangunan, infrastruktur kini ditempatkan sebagai penunjang sektor lain yang menjadi prioritas.
Jika sebelumnya pembangunan jalan tol atau bandara baru menjadi sorotan utama, kini fokus lebih diarahkan pada bagaimana infrastruktur dapat mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tetap berjalan, tetapi perannya lebih fungsional ketimbang simbolik.
Pola ini juga menandai perubahan gaya kepemimpinan. Prabowo memilih untuk tidak banyak bicara tentang proyek besar, melainkan menekankan kerja nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Sikap ini bisa dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga ekspektasi publik di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.
Menjaga Ekspektasi Publik
Meski begitu, publik tetap menaruh harapan bahwa pembangunan infrastruktur akan terus hadir dan memberikan manfaat nyata. Jalan yang baik, jembatan yang kokoh, fasilitas transportasi yang layak, dan infrastruktur publik lain masih sangat dibutuhkan di banyak daerah.
Harapan ini menuntut pemerintah untuk tetap konsisten menjalankan proyek yang sudah direncanakan. Walaupun infrastruktur bukan prioritas utama, keberadaan proyek-proyek yang berjalan menjadi bukti bahwa pembangunan tetap berlangsung. Dengan cara ini, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara keterbatasan anggaran dan kebutuhan nyata masyarakat.
Tahun 2026 akan menjadi tahun penting untuk melihat bagaimana arah kebijakan pembangunan nasional di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dijalankan. Meski infrastruktur bukan lagi menjadi prioritas utama, sejumlah proyek tetap berlanjut untuk menopang aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Perubahan fokus ini memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya soal proyek fisik semata, melainkan juga bagaimana kebijakan diambil secara strategis sesuai dengan kebutuhan bangsa saat ini. Dalam konteks itu, infrastruktur masih memiliki peran, meskipun tidak lagi berada di garis depan program kerja pemerintah.
