JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan pada 2026 dengan menempatkan proyek jalan tol sebagai salah satu fokus utama. Dari total 16 proyek yang dirancang melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hanya sepuluh proyek tol yang dipastikan masih dalam proses pembangunan dan menjadi prioritas.

Meski pembangunan tol menjadi sorotan, arah kebijakan Kementerian PU juga menekankan keseimbangan. Anggaran 2026 tidak hanya untuk konektivitas transportasi, tetapi juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, memperkuat jaringan irigasi, serta mengurangi risiko banjir. Dengan demikian, proyek tol hadir berdampingan dengan infrastruktur lain yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Daftar Sepuluh Proyek Tol Prioritas

Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026 mencatat sepuluh proyek tol prioritas yang terus berlanjut. Proyek tersebut adalah Tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar (KLBM), Tol Serang–Panimbang, Tol Semarang–Demak, Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo, Tol Kediri–Tulungagung, Tol Probolinggo–Banyuwangi, Tol Jakarta–Cikampek II Selatan, Tol Yogyakarta–Bawen, Tol Akses Pelabuhan Patimban, dan Tol JORR Elevated Cikunir–Ulujami.

Di luar sepuluh proyek tersebut, pemerintah juga menyiapkan pelelangan proyek baru, seperti Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi dan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci). Kehadiran proyek-proyek baru menunjukkan bahwa pengembangan jaringan tol masih berlanjut, meski cara pendanaannya kini lebih ketat.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Rachman Arief Dienaputra, menyebutkan bahwa Menteri PU Dody Hanggodo telah menegaskan perubahan mekanisme dalam skema KPBU. “Pak Menteri sudah menegaskan untuk KPBU tidak ada dukungan pemerintah dukungan konstruksinya. Jadi harus kita mengandalkan dari tarif,” ujarnya di Jakarta.

Sebagai gantinya, dukungan pemerintah difokuskan pada pengembangan kawasan sekitar tol. Dengan cara itu, badan usaha diharapkan mendapat keuntungan tambahan dari aktivitas kawasan sehingga tarif tol bisa dijaga tetap rasional, sementara masa konsesi lebih singkat. “Artinya supaya dapat benefit dari pengembangan kawasan untuk meningkatkan tarif tol sampai mengurangi konsesi,” jelasnya.

Anggaran 2026 dan Fokus Irigasi

Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, pagu indikatif Kementerian PU pada tahun anggaran 2026 telah disepakati sebesar Rp 70,86 triliun. Dari total tersebut, sekitar Rp 31,80 triliun dialokasikan ke bidang Bina Marga untuk pembangunan jalan baru sepanjang 152 kilometer, peningkatan kapasitas jalan 1.113 kilometer, pembangunan jalan tol 26,54 kilometer, preservasi jembatan 29.241 meter, penggantian jembatan 51 meter, serta pembangunan flyover/underpass sepanjang 362 meter.

Bidang sumber daya air mendapat alokasi Rp 20,51 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk membangun jaringan irigasi seluas 2.000 hektare, rehabilitasi 15.000 hektare, serta melanjutkan pembangunan 15 bendungan. Pemerintah juga menargetkan pengendalian banjir sepanjang 16 kilometer, pembangunan pengaman pantai sepanjang 4 kilometer, serta penyediaan air baku 0,3 meter kubik per detik.

Selain itu, bidang Cipta Karya memperoleh Rp 4,11 triliun untuk pengembangan air minum, pengelolaan limbah, dan pembangunan gedung. Bidang Prasarana Strategis mendapat Rp 13,53 triliun untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, prasarana ekonomi, hingga cagar budaya. Sisanya Rp 0,91 triliun digunakan untuk dukungan manajemen.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa alokasi besar pada irigasi merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. “Karena kami mendapatkan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2025 dan seterusnya harus dapat mewujudkan swasembada pangan, sehingga fokusnya memperkuat irigasi, baik irigasi primer, sekunder hingga tersier serta infrastruktur konektivitas pendukung ketahanan pangan,” katanya.

Proyek Tol dan Konektivitas Nasional

Kehadiran sepuluh proyek tol yang tetap berjalan di tahun 2026 menunjukkan bahwa jalan tol masih menjadi tulang punggung konektivitas nasional. Pembangunan tol tidak hanya mempersingkat waktu perjalanan, tetapi juga memperlancar distribusi barang dan jasa.

Namun, pembangunan tol kini diarahkan agar selaras dengan pengembangan kawasan. Hal ini menandakan bahwa proyek tol bukan lagi berdiri sendiri sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi wilayah.

Di sisi lain, fokus pada pembangunan jalan nasional sepanjang 194,75 kilometer dan preservasi jalan 1.507,08 kilometer menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan tol. Jembatan baru sepanjang 3.954,74 meter juga akan dibangun sebagai bagian dari jaringan penghubung antarwilayah.

Dengan alokasi anggaran Rp 70,86 triliun, Kementerian PU memastikan pembangunan infrastruktur 2026 berjalan seimbang. Sepuluh proyek tol tetap menjadi prioritas, namun tidak menutup perhatian besar pada irigasi, jalan nasional, dan fasilitas publik lainnya.

Strategi baru ini memperlihatkan arah pembangunan yang lebih terukur: tol untuk memperkuat konektivitas ekonomi, irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, dan infrastruktur publik lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendekatan ini, proyek tol 2026 diharapkan tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga katalis bagi tumbuhnya kawasan dan kesejahteraan rakyat.