JAKARTA - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak sekadar menjadi seremoni kenegaraan. Di hadapan jajarannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengingatkan kembali makna kemerdekaan yang sejati, yaitu bagaimana pengelolaan sumber daya alam (SDA) mampu memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurut Bahlil, sektor energi dan sumber daya alam tidak boleh hanya menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pengusaha besar. Sebaliknya, pemanfaatannya harus menyentuh masyarakat luas, mulai dari pelaku usaha kecil hingga warga lapisan bawah.
“Bagi kami, kemerdekaan adalah bagaimana kita mewujudkan keadilan sosial yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Sumber daya alam harus dikelola untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk pengusaha besar,” ujar Bahlil.
Keadilan Sosial di Sektor Energi
Dalam sambutannya, Bahlil menekankan bahwa pemanfaatan SDA termasuk sektor energi harus berkeadilan. Prinsip keadilan ini, kata dia, berarti hasil dari kekayaan alam harus memberi dampak langsung, baik bagi pengusaha kecil maupun masyarakat yang seringkali menghadapi tantangan ekonomi.
“Pemanfaatan SDA, termasuk sektor energi, harus memberi dampak langsung bagi pengusaha kecil hingga masyarakat bawah agar mampu menghadapi tantangan ekonomi yang ada,” tegasnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan semangat konstitusi yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Bahlil, tanpa keberpihakan nyata pada rakyat kecil, kemerdekaan hanya akan menjadi simbol tanpa substansi.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya pemerataan manfaat agar kesenjangan sosial dapat ditekan. Dengan begitu, kemajuan sektor energi tidak hanya terlihat dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kesejahteraan masyarakat yang meningkat.
Sejalan dengan Kebijakan Presiden
Apa yang disampaikan Menteri Bahlil juga beririsan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Pada 26 Juni 2025 lalu, Presiden meresmikan 55 proyek energi baru terbarukan (EBT) yang tersebar di 15 provinsi. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dan harus dikelola bijak.
“Kita bersyukur memiliki sumber energi terbarukan yang luar biasa. Tinggal kita mengelolanya dengan baik, agar energi terjangkau bisa dirasakan seluruh rakyat,” kata Presiden.
Pesan Presiden tersebut memperkuat arah kebijakan energi nasional yang menekankan kemandirian serta swasembada energi. Tujuannya jelas: agar bangsa ini tidak bergantung pada energi impor yang rentan gejolak pasar global, sekaligus mendorong pemanfaatan energi bersih untuk masa depan.
Langkah ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan energi terjangkau bagi semua kalangan. Dengan keberadaan proyek EBT tersebut, akses masyarakat terhadap energi bersih diharapkan semakin luas.
Harapan ke Depan
Bagi Bahlil, pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan bukan sekadar jargon, melainkan tuntutan yang harus diwujudkan dalam kebijakan nyata. Ia menegaskan, kemerdekaan sejati berarti seluruh rakyat merasakan manfaat dari kekayaan alam yang dimiliki negeri ini.
Pesan tersebut menjadi refleksi penting di momen peringatan HUT ke-80 RI. Di tengah perkembangan global yang cepat dan tantangan ekonomi yang kompleks, pemanfaatan SDA yang adil dan merata menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan nasional.
Lebih jauh, pengelolaan yang tepat juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, memperkuat daya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari desa hingga kota. Dengan demikian, sektor ESDM tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi keadilan sosial.
Dalam konteks itu, hadirnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha sangat dibutuhkan. Semua pihak harus ikut berperan memastikan bahwa kekayaan alam yang berlimpah tidak habis tanpa manfaat nyata bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.
Menjaga Semangat Kemerdekaan
Peringatan HUT ke-80 RI di Kementerian ESDM sekaligus menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat kemerdekaan dalam bidang energi. Dengan mengutamakan keadilan sosial, pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan energi bukan hanya tentang angka pertumbuhan, tetapi tentang bagaimana rakyat bisa menikmati hasilnya.
Bahlil menegaskan, ke depan, kementeriannya akan terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas. Langkah itu dilakukan agar cita-cita kemerdekaan dapat benar-benar dirasakan, terutama oleh mereka yang selama ini belum menikmati hasil pengelolaan SDA secara optimal.
Dengan arah kebijakan yang selaras antara Menteri ESDM dan Presiden, pengelolaan energi dan sumber daya alam diharapkan menjadi motor penggerak bagi kesejahteraan rakyat. Pada akhirnya, kemerdekaan yang hakiki bukan hanya diukur dari usia bangsa, melainkan dari sejauh mana rakyat merasakan keadilan dalam pengelolaan kekayaan alamnya.
