JAKARTA - Pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 semakin dekat dengan tahap akhir pembebasan lahan. Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kabupaten Sukabumi terus memacu proses pengadaan tanah untuk memastikan proyek strategis nasional ini bisa selesai tepat waktu, yaitu paling lambat akhir tahun 2025.
Progres Pembebasan Lahan Hampir Tuntas
Menurut Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kabupaten Sukabumi, Mulyo Santoso, proses pengadaan tanah untuk tol Bocimi Seksi 3 menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dari total 2.424 bidang tanah yang harus dibebaskan, sudah 1.990 bidang atau sekitar 94,72 persen yang telah menerima uang ganti rugi.
“Target kami jelas. Kalau anggaran tahun berjalan sudah dialokasikan, maka harus selesai di tahun anggaran tersebut. Untuk seksi 3 ini, kita kejar supaya akhir 2025 tuntas semua,” ujar Mulyo.
Meski demikian, beberapa kendala teknis masih menjadi tantangan. Salah satunya adalah soal kepastian alas hak atau bukti legal kepemilikan tanah oleh masyarakat terdampak proyek. “Banyak bidang yang secara hukum belum memiliki kepastian alas hak. Masyarakat yang tanahnya terdampak proyek masih harus membuktikan legalitasnya. Ini yang memakan waktu,” jelas Mulyo.
Selain itu, permasalahan batas bidang tanah yang belum jelas juga memperlambat proses. Beberapa pemilik tanah belum memasang patok batas secara pasti, sehingga koordinasi untuk pengukuran harus dilakukan lebih intensif. “Kalau batas tidak pasti, petugas sulit melakukan pengukuran yang akurat,” tambahnya.
Harapan dan Strategi Penyelesaian
Tol Bocimi Seksi 3 yang menghubungkan Cibadak hingga Sukabumi Timur diproyeksikan menjadi jalur utama untuk mengurai kemacetan lalu lintas dari dan menuju Sukabumi. Penyelesaian proyek ini diharapkan mampu memangkas waktu perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi secara signifikan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan ATR/BPN telah menjadikan pembebasan lahan tol ini sebagai prioritas nasional. Selain memperkuat konektivitas antarwilayah, tol Bocimi juga diprediksi mampu menggerakkan perekonomian lokal, khususnya sektor pariwisata dan distribusi barang.
Mulyo optimistis bahwa kendala yang ada bisa diatasi dengan pendekatan persuasif dan komunikasi intensif bersama masyarakat. BPN berupaya memberikan penjelasan yang transparan terkait ganti rugi dan melibatkan pemerintah desa untuk memediasi jika terjadi perbedaan klaim kepemilikan lahan.
“Kalau semua pihak mau terbuka dan mau duduk bersama, target akhir 2025 bukan hanya realistis, tapi bisa tercapai lebih cepat,” pungkasnya.
