JAKARTA - Transportasi publik bukan hanya soal menyediakan sarana dan membiayai operasionalnya, tapi lebih jauh bagaimana menjamin kemudahan akses dan keterhubungan antar moda transportasi yang membuat masyarakat merasa nyaman dan efisien dalam beraktivitas sehari-hari. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Mohamad Risal Wasal, menegaskan bahwa integrasi antarmoda menjadi kunci agar transportasi publik benar-benar bermanfaat dan mampu menopang perekonomian bangsa.
Integrasi Antarmoda: Kunci Mobilitas Nyaman dan Terjangkau
Dalam diskusi “Masa Depan Mobilitas Kota: Integrasi Antarmoda Menuju Transportasi Publik yang Ramah dan Terhubung” di Jakarta pada Jumat (8/8/2025), Risal Wasal menekankan bahwa kendala biaya tinggi dalam transportasi publik sering kali muncul karena minimnya konektivitas antara moda transportasi. “Integrasi antarmoda merupakan kebutuhan utama untuk masyarakat agar hidup lebih nyaman, aman, dan murah,” ujarnya.
Konektivitas yang baik antara moda transportasi seperti bus, kereta, dan angkutan mikro sangat penting agar perjalanan dari rumah menuju tujuan akhir dapat dilalui dengan lancar tanpa harus berpindah moda dengan kesulitan atau biaya tambahan yang besar. Pemerintah daerah diharapkan aktif mengupayakan integrasi ini agar warga mendapatkan manfaat maksimal.
Transportasi Publik Sebagai Tulang Punggung Ekonomi
Risal juga menggarisbawahi peran vital transportasi publik dalam mendukung ekonomi nasional. Dengan sistem transportasi yang efisien dan terjangkau, masyarakat dapat mengurangi pengeluaran transportasi sehari-hari sehingga pendapatan mereka dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang produktif. “Jika pendapatan masyarakat meningkat, tarif angkutan umum tidak lagi menjadi masalah,” jelasnya.
Namun, ia mengakui bahwa masih banyak tantangan di lapangan, terutama dalam hal koneksi dari rumah ke moda transportasi umum (first mile) dan dari moda transportasi ke tujuan akhir (last mile). “Koneksi ini masih cukup mahal dan belum semua daerah memiliki layanan transportasi publik memadai,” kata Risal.
Kementerian Perhubungan tengah mengkaji berbagai kebijakan baru untuk menekan biaya tersebut dan meningkatkan keterjangkauan transportasi. Subsidi tetap dijalankan sebagai langkah awal, namun peningkatan penggunaan transportasi publik menjadi fokus utama. “Di Jakarta, sudah 21 persen masyarakat menggunakan transportasi publik, angka ini harus terus ditingkatkan,” tambahnya.
Dukungan Para Pemangku Kepentingan
Diskusi ini dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Inspektur Jenderal (Purn) Aan Suhanan, Wakil Ketua Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno, serta Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dan pemengaruh Cecilia Novanca. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menunjukkan pentingnya kolaborasi antar lembaga dan masyarakat untuk mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dengan fokus pada integrasi antarmoda dan upaya menekan biaya first mile-last mile, transportasi publik diharapkan tidak hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi menjadi tulang punggung mobilitas warga kota. Pendekatan ini juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam perencanaan dan pembiayaan transportasi yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
