JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memperkenalkan aturan baru yang mengatur efisiensi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga kestabilan fiskal sekaligus memastikan anggaran dialokasikan secara tepat pada program-program prioritas nasional, khususnya program yang menjadi fokus Presiden. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengorbankan layanan publik dan fungsi dasar pemerintahan.
Perubahan Strategis dalam Efisiensi Belanja
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 yang resmi berlaku sejak 5 Agustus 2025, mengatur tata cara pelaksanaan efisiensi belanja di APBN dengan cakupan belanja kementerian/lembaga serta transfer ke daerah. Perubahan utama terdapat pada daftar jenis belanja yang menjadi fokus efisiensi, yang kini dipangkas menjadi 15 item dari sebelumnya 16. Beberapa jenis pengeluaran yang kini menjadi target efisiensi antara lain pengadaan alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat dan seminar, pelatihan, serta sewa gedung dan kendaraan.
Sri Mulyani menyatakan, “Pemerintah juga menekankan tidak boleh ada pengurangan pegawai non-ASN aktif, kecuali kontraknya berakhir,” sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja di sektor publik. Selain itu, kementerian dan lembaga diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan jenis belanja yang akan dihemat jika target sulit tercapai, dengan syarat pelayanan publik dan operasional kantor tetap berjalan tanpa gangguan.
Prioritas Penggunaan Dana Efisiensi
Sesuai aturan baru ini, dana yang berhasil dihemat akan diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Presiden, dengan koordinasi langsung oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Dana efisiensi tersebut dapat digunakan kembali jika mendapat persetujuan presiden, terutama untuk keperluan belanja pegawai, operasional, pelayanan publik, serta program-program prioritas yang dapat meningkatkan penerimaan negara.
“Pembukaan kembali anggaran hasil efisiensi akan dilakukan berdasarkan arahan presiden yang diteruskan Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran,” jelas Sri Mulyani.
Rencana efisiensi yang disusun kementerian/lembaga wajib diajukan kepada mitra Komisi DPR untuk mendapatkan persetujuan, sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga meningkatkan efektivitas belanja negara tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
