JAKARTA - Program Sekolah Rakyat resmi berjalan dan menjadi angin segar bagi ribuan anak dari keluarga kurang mampu di Indonesia. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,14 triliun sepanjang 2025 untuk memastikan anak-anak tersebut mendapatkan akses pendidikan berkualitas dan kesempatan masa depan yang lebih baik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, dari total 159 Sekolah Rakyat yang ditargetkan beroperasi tahun ini, sudah ada 63 sekolah yang mulai menerima siswa sejak 14 Juli 2025.
“Dari total 159 Sekolah Rakyat yang ditargetkan berjalan tahun 2025, 63 lokasi Sekolah Rakyat sudah mulai beroperasi sejak tanggal 14 Juli 2025, dengan jumlah siswa yang diterima lebih dari 9.000 siswa,” tulis Sri Mulyan.
Tahap Peluncuran Sekolah Rakyat
Sebanyak 96 Sekolah Rakyat lainnya akan diluncurkan secara bertahap. Pemerintah menjadwalkan 37 sekolah akan mulai beroperasi pada 1 Agustus 2025, sedangkan 59 sekolah sisanya siap menerima siswa pada awal September 2025.
“41 Sekolah Rakyat lainnya masih dalam proses penyampaian data oleh Kementerian Sosial untuk disurvei Kementerian Pekerjaan Umum,” jelas Sri Mulyani.
Program ini dirancang sebagai langkah konkret untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang dapat dijangkau oleh keluarga kurang mampu. Selain pembangunan fisik sekolah, alokasi anggaran ini juga mencakup operasional awal dan dukungan kebutuhan dasar pendidikan agar siswa dapat belajar dengan nyaman.
Sri Mulyani menegaskan bahwa program ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam pemerataan pendidikan. “Ini adalah pemihakan nyata kepada anak-anak keluarga yang tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan belajar secara berkualitas dan berkembang sehingga mereka akan memiliki bekal masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Rencana Penguatan Program di 2026
Keseriusan pemerintah untuk mengembangkan Sekolah Rakyat tidak berhenti di tahun ini. Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran untuk program tersebut akan ditingkatkan pada tahun 2026. Tambahan dana ini diharapkan dapat mendukung pembukaan sekolah baru di berbagai wilayah, terutama di daerah yang akses pendidikannya masih terbatas.
Seiring berjalannya program, koordinasi antar kementerian terus dilakukan. Kementerian Sosial bertugas menyiapkan data penerima manfaat, sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan dalam pembangunan dan verifikasi infrastruktur.
Pemerintah juga memastikan bahwa setiap Sekolah Rakyat akan memiliki standar fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar. Selain ruang kelas, akan disiapkan sarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium sederhana, dan fasilitas sanitasi yang layak.
Dampak Sosial dan Harapan
Hadirnya Sekolah Rakyat diharapkan dapat mempersempit kesenjangan pendidikan di Indonesia. Dengan lebih dari 9.000 siswa yang telah diterima di 63 sekolah pertama, program ini menjadi simbol nyata bahwa negara hadir untuk menjamin hak pendidikan bagi semua warga negara.
Pemerintah memproyeksikan bahwa jumlah penerima manfaat akan meningkat signifikan setelah 159 Sekolah Rakyat beroperasi penuh. Anak-anak dari keluarga kurang mampu akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, sehingga membuka peluang mobilitas sosial dan peningkatan kualitas hidup mereka.
Langkah ini juga mendukung target jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia, sejalan dengan visi pemerintah membentuk generasi yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Dengan fokus pada keberpihakan terhadap masyarakat kecil, program Sekolah Rakyat menjadi contoh nyata kebijakan APBN yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar rakyat. Komitmen pemerintah untuk menambah anggaran di tahun berikutnya semakin menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi utama bangsa.
