JAKARTA - Dalam era digital saat ini, informasi keuangan semakin mudah diakses lewat media sosial. Fenomena influencer keuangan atau finfluencer pun ikut tumbuh pesat, menghadirkan edukasi yang lebih ringan dan dekat dengan masyarakat, terutama generasi muda. Namun, di balik popularitasnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas finfluencer guna mencegah risiko penyebaran informasi yang keliru dan menyesatkan.
Mengapa OJK Turun Tangan Mengatur Finfluencer?
Finfluencer adalah individu yang membagikan konten edukasi dan informasi keuangan melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Dengan gaya penyampaian yang santai dan mudah dimengerti, mereka membantu banyak orang memahami konsep investasi, menabung, hingga perencanaan keuangan.
Meski demikian, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyoroti adanya sejumlah kasus kerugian masyarakat akibat informasi keuangan yang tidak akurat atau bahkan menyesatkan dari oknum finfluencer. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat banyak finfluencer yang tidak memiliki latar belakang profesional di bidang keuangan maupun status resmi sebagai penasihat keuangan.
“Ini memang bagian dari upaya kita untuk memberikan perbaikan yang dapat diperkuat lagi, sehingga memberikan kepercayaan kepada masyarakat, industri keuangan,” ujar Mahendra saat ditemui di Jakarta.
Dengan adanya regulasi, OJK berharap perlindungan terhadap konsumen, investor, dan masyarakat umum semakin kuat. Mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi juga terlindungi dari potensi penyalahgunaan informasi yang dapat menyebabkan kerugian finansial.
Kerangka Regulasi dan Pendekatan OJK terhadap Finfluencer
Teknis pengaturan finfluencer akan dikelola oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi. Ia menjelaskan bahwa OJK saat ini tengah merancang kerangka regulasi yang mencakup beberapa aspek penting:
Standar aktivitas finfluencer, yang akan menentukan bagaimana mereka menyajikan konten keuangan secara bertanggung jawab.
Transparansi kerja sama antara finfluencer dengan institusi keuangan, sehingga publik tahu siapa yang berada di balik konten edukasi yang disampaikan.
Etika penyampaian informasi, memastikan tidak ada penyebaran informasi yang menyesatkan atau manipulatif.
Selain itu, OJK telah membuka jalur komunikasi dengan sejumlah finfluencer untuk mendengarkan masukan sekaligus menjalin kerja sama demi terciptanya ekosistem edukasi keuangan yang sehat dan terpercaya.
“Aturan tersebut juga bertujuan menekan risiko penyebaran informasi menyesatkan yang berpotensi merugikan publik secara luas,” tambah Friderica.
Finfluencer: Edukasi yang Berpengaruh namun Butuh Pengawasan
Fenomena finfluencer memang membawa banyak manfaat dengan memudahkan akses edukasi keuangan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses informasi formal. Mereka juga menjangkau kalangan muda yang lebih nyaman belajar lewat media sosial dibandingkan cara konvensional.
Namun, pengaruh besar ini juga perlu diimbangi dengan tanggung jawab besar. Tanpa aturan jelas, risiko penyebaran konten yang tidak valid dan potensi penyalahgunaan dapat berdampak negatif. Apalagi, masyarakat yang kurang paham keuangan bisa dengan mudah terpengaruh dan mengambil keputusan investasi yang salah.
OJK menegaskan, pengaturan finfluencer adalah langkah preventif yang penting untuk menjaga integritas industri keuangan dan melindungi publik dari bahaya penipuan atau informasi keliru yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat.
Seiring pesatnya perkembangan media sosial dan konten edukasi keuangan, OJK mengambil langkah strategis dengan menyiapkan regulasi yang akan mengatur aktivitas finfluencer. Tujuannya jelas: memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas informasi keuangan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan.
Dengan adanya aturan ini, diharapkan finfluencer tetap dapat berkontribusi positif dalam edukasi keuangan, tetapi dengan standar yang jelas dan pengawasan yang ketat agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat maksimal tanpa risiko kerugian akibat informasi yang menyesatkan.
