JAKARTA - Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) besar-besaran untuk masyarakat terdampak pada awal Juli 2025. Kali ini, sebanyak 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai menerima bantuan sembako tunai Rp400 ribu sekaligus 20 kilogram beras. Penyaluran bansos ini dilakukan serentak melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan PT Pos Indonesia, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Bantuan sembako yang diberikan merupakan akumulasi alokasi untuk dua bulan, Juni dan Juli 2025, yang masing-masing bulan dialokasikan Rp200 ribu per KPM dan dicairkan sekaligus agar penyaluran lebih cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, bantuan beras 20 kilogram juga sudah mulai disalurkan secara bersamaan guna meningkatkan efisiensi distribusi dan memangkas biaya logistik.
Skema Penyaluran dan Sinkronisasi Program Bansos
Penyaluran bansos sembako dan beras 20 kilogram dilakukan melalui mitra resmi, yaitu bank-bank Himbara seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BSI. Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa dana bantuan sudah mulai masuk ke rekening KKS para penerima sejak 4 Juli 2025. Dalam beberapa kasus, KPM juga menerima pencairan bantuan pangan non tunai (BPNT) reguler sebesar Rp600 ribu bersamaan dengan penebalan sembako Rp400 ribu, sehingga total dana yang diterima bisa mencapai Rp1 juta dalam satu waktu. Hal ini memberikan dampak positif signifikan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
Menariknya, ada juga KPM yang tervalidasi sebagai penerima ganda program, yakni baik BPNT maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka yang memenuhi kriteria ini berhak mendapatkan bantuan tambahan dari Program Transformasi Penanggulangan Kemiskinan (PTP) melalui KKS. Ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan cakupan bantuan bagi keluarga pra-sejahtera yang membutuhkan.
Distribusi beras juga sudah berjalan di berbagai daerah, dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar penentuan sasaran. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, penyaluran beras mencakup 18,27 juta penerima dan dilakukan secara simultan untuk menghindari penundaan dan mengurangi biaya operasional.
Pengawasan dan Akuntabilitas Penyaluran Bansos
Penyaluran bansos pada Juli 2025 diawasi ketat untuk memastikan bantuan sampai ke tangan penerima tepat waktu dan sesuai kuota. Penggunaan aplikasi BANP dengan fitur geotagging dan dokumentasi berita acara serah terima (BAST) menjadi salah satu instrumen transparansi dan akuntabilitas. Di wilayah terpencil, distribusi juga dibantu oleh perangkat desa serta diawasi langsung oleh aparat TNI dan Polri guna mencegah penyimpangan.
Kementerian Sosial juga mengeluarkan surat edaran yang meminta para pendamping PKH aktif memantau proses penyaluran bansos agar tidak terjadi keterlambatan. Pemerintah menargetkan pencairan bansos ini selesai minimal 95% pada pertengahan Juli 2025, sehingga momentum minggu pertama Juli menjadi puncak distribusi bantuan sosial nasional.
Bagi KPM yang belum menerima bansos, dianjurkan untuk rutin memeriksa saldo KKS dan mengikuti informasi resmi dari pendamping sosial maupun pemerintah daerah agar tidak ketinggalan bantuan.
Salah satu KPM dari Jawa Timur menyampaikan rasa syukurnya, “Alhamdulillah, bantuan beras 20 kg dan sembako tunai sudah cair. Terima kasih pemerintah,” ungkapnya, mewakili suara jutaan keluarga yang merasakan manfaat bansos ini.
Dengan langkah sistematis dan pengawasan ketat, pemerintah berupaya memastikan program bansos Juli 2025 berjalan lancar dan efektif sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera di Indonesia. Bantuan sembako dan beras yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sosial di masa mendatang.
