JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan rencana strategis pengembangan enam lokasi proyek hilirisasi batu bara yang akan menjadi alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG). Inisiatif ini bertujuan mengoptimalkan potensi sumber energi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan impor LPG yang selama ini cukup tinggi.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, menegaskan bahwa proyek hilirisasi batu bara akan menghasilkan bahan bakar alternatif yang bisa dipakai untuk kebutuhan rumah tangga dan industri kecil menengah.
“Proyek ini bertujuan untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi impor LPG yang selama ini masih cukup besar,” ujar Ridwan.
Ridwan mengungkapkan enam lokasi strategis yang telah ditetapkan untuk proyek hilirisasi tersebut tersebar di sejumlah provinsi dengan potensi batu bara melimpah. Lokasi tersebut adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan dua lokasi lainnya yang masih dalam tahap finalisasi.
“Enam lokasi proyek hilirisasi ini dipilih berdasarkan ketersediaan batu bara berkualitas dan dukungan infrastruktur yang memadai. Hal ini akan mempercepat proses produksi sekaligus distribusi produk pengganti LPG ke pasar domestik,” jelas Ridwan.
Teknologi yang diterapkan dalam hilirisasi batu bara menggunakan proses gasifikasi dan konversi menjadi produk cair yang ramah lingkungan. Proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga memenuhi standar emisi yang ketat demi meminimalisir dampak lingkungan.
Lebih jauh, Ridwan menegaskan pengembangan hilirisasi batu bara ini merupakan bagian dari program diversifikasi energi nasional yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri agar Indonesia semakin mandiri dan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen bahwa produk hasil hilirisasi batu bara harus aman, ekonomis, dan ramah lingkungan,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan proyek hilirisasi batu bara ini mulai beroperasi secara bertahap pada tahun 2026, dengan kapasitas produksi yang mampu memenuhi kebutuhan LPG domestik. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja baru.
Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang turut terlibat dalam koordinasi pengembangan proyek ini, menyatakan bahwa sinergi antar lembaga pemerintah menjadi kunci suksesnya implementasi hilirisasi batu bara.
“Kolaborasi antar kementerian dan lembaga sangat penting untuk memastikan kelancaran pengembangan hilirisasi ini. Kami juga mengupayakan pendanaan dan dukungan regulasi yang tepat agar proyek berjalan lancar,” ujarnya.
Meski mendapat respons positif, rencana hilirisasi batu bara ini juga menuai perhatian serius dari kalangan lingkungan. Aktivis mengingatkan pemerintah agar pengembangan teknologi pengolahan batu bara harus benar-benar ramah lingkungan agar tidak menimbulkan polusi udara dan risiko kesehatan masyarakat.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayati, mengatakan, “Hilirisasi batu bara memang diperlukan untuk energi nasional, tapi jangan sampai mengorbankan kualitas lingkungan hidup. Pemerintah harus memastikan teknologi yang digunakan benar-benar minim emisi dan dampak negatifnya.”
Menanggapi hal tersebut, Kementerian ESDM mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku industri untuk mendukung transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
“Kami mengajak semua pihak untuk bersinergi, sehingga energi masa depan Indonesia tidak hanya cukup dan terjangkau, tetapi juga ramah lingkungan,” pungkas Ridwan.
Dengan langkah ini, Indonesia berharap dapat memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor LPG, serta mendorong pemanfaatan energi domestik yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
