JAKARTA - Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menekankan sertifikasi halal menjadi kunci bagi UMKM untuk tumbuh percaya diri. Dengan produk bersertifikat halal, pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing dan reputasi di pasar domestik maupun internasional.
Haikal menyebutkan, sertifikasi halal bukan hanya simbol kepercayaan bagi umat Muslim, tetapi juga menegaskan kualitas dan keamanan produk. Produk yang bersertifikat halal dianggap lebih bersih, sehat, dan memiliki standar internasional yang diakui luas.
Kewajiban Sertifikasi Halal hingga Oktober 2026
Pemerintah melalui BPJPH mewajibkan seluruh produsen untuk memproses produk bersertifikat halal hingga tenggat Oktober 2026. Kebijakan ini mencakup seluruh lini produk, dari makanan dan minuman hingga kosmetik dan obat-obatan.
Haikal menambahkan, kewajiban ini diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta PP Nomor 42 Tahun 2024. Peraturan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang ekspor bagi UMKM ke pasar global.
Arah Kebijakan BPJPH 2025–2029
Haikal menjelaskan arah kebijakan BPJPH 2025–2029 berpedoman pada RPJMN 2025–2029. Fokusnya adalah penguatan ekosistem halal nasional dan transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal yang lebih efisien dan transparan.
Langkah ini sejalan dengan prioritas nasional, termasuk memperkuat UMKM agar mampu menembus pasar global. Sertifikasi halal dianggap sebagai fondasi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi umat yang berkelanjutan.
Kemudahan Sertifikasi Halal untuk UMKM
BPJPH memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM melalui program fasilitasi, termasuk SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). Program ini dirancang agar UMKM dapat memperoleh sertifikat halal tanpa biaya, sehingga lebih fokus pada pengembangan bisnis.
Haikal menegaskan, kemudahan ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada usaha kecil dan menengah. Dengan dukungan fasilitas resmi, UMKM di seluruh daerah dapat meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas pasar, baik domestik maupun internasional.
Dampak Sertifikasi Halal terhadap Ekonomi Umat
Dengan produk bersertifikat halal, UMKM dapat memperkuat kepercayaan konsumen dan meningkatkan nilai ekonomi umat. Produk halal yang berkualitas tinggi mampu bersaing di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Haikal menambahkan, sertifikasi halal juga memberikan efek positif pada sektor industri lainnya. Standarisasi produk halal mendorong inovasi, kualitas, dan keberlanjutan, sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih luas untuk Indonesia.
Tantangan dan Peluang UMKM
Meskipun sertifikasi halal membuka banyak peluang, pelaku UMKM masih menghadapi tantangan terkait proses produksi, distribusi, dan pemenuhan standar internasional. Pemerintah melalui BPJPH terus memberikan pelatihan dan pendampingan agar UMKM mampu memenuhi persyaratan global.
Haikal menyatakan, upaya kolaborasi lintas sektor sangat penting agar UMKM tidak hanya memperoleh sertifikasi, tetapi juga dapat mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha menjadi kunci suksesnya strategi ini.