JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali menerapkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri strategis, setelah sempat dihentikan pada Desember 2024. Namun, dalam pemberlakuan kali ini, tarif yang ditetapkan mengalami kenaikan dari US$6,5 per MMbtu menjadi US$7 per MMbtu. Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 76.KKK/MG.01/MEM.M/2025 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025.
Dalam skema terbaru ini, HGBT berlaku untuk tujuh sektor industri, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet, dengan total sebanyak 253 pengguna. "Ketentuan harga baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.
Untuk periode ini, harga gas bumi akan dibedakan berdasarkan pemanfaatannya. Gas bumi yang digunakan sebagai bahan bakar akan dikenakan tarif US$7 per MMbtu, sedangkan untuk yang dipakai sebagai bahan baku tetap di angka US$6,5 per MMbtu. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada industri untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya.
Menurut Bahlil, pemberlakuan kembali HGBT bertujuan memperkuat daya saing industri dalam negeri, yang sebelumnya menikmati harga gas bumi tertentu pada kisaran USD6,75 - US$7,75 per MMBTU. Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, yang bertujuan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sektor industri diharapkan lebih kompetitif di pasar global dengan adanya kebijakan ini. Selain membuka lapangan kerja baru, kebijakan ini juga diharapkan menurunkan harga produk dalam negeri sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Selama periode 2020-2023, HGBT telah memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, dengan total manfaat mencapai Rp247,26 triliun.
Dampak yang paling terasa dari penerapan HGBT tersebut adalah peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 triliun dan kenaikan penerimaan pajak yang mencapai Rp23,30 triliun. Sektor investasi juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat hingga Rp91,17 triliun, yang mencerminkan kepercayaan yang semakin kuat dari investor. Selain itu, penghematan anggaran juga dicapai dengan mengurangi subsidi pupuk hingga Rp4,94 triliun.
Dewan perwakilan sektor industri menyambut baik inisiatif ini. Kebijakan ini dianggap mampu memberikan dorongan yang signifikan bagi kemajuan industri nasional. Ke depan, para pelaku industri dihimbau untuk memanfaatkan kebijakan ini dengan optimal agar dapat terus meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di kancah internasional.
Beberapa pelaku industri menyatakan bahwa dengan harga gas yang lebih stabil dan terjangkau, mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi yang sebelumnya terbatas karena biaya energi yang tinggi. "Ini adalah angin segar bagi industri keramik. Kami dapat menggenjot produksi tanpa khawatir dengan biaya gas yang terlalu tinggi," kata seorang perwakilan asosiasi produsen keramik.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) juga telah mengusulkan agar penerima HGBT diperluas demi mengejar pertumbuhan industri hingga 10% tahun ini. Optimisme kenaikan produksi dan ekspor ini diharapkan dapat membangkitkan semangat para pelaku industri untuk terus berinovasi dan berkompetisi secara global, dengan tetap memberikan kontribusi terbaik bagi perekonomian Indonesia.
Dengan kebijakan HGBT yang baru ini, diharapkan juga ada upaya lain dari pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi, sehingga para investor lebih yakin menanamkan modalnya di sektor-sektor industri strategis Indonesia. Perbaikan infrastruktur dan kepastian regulasi akan menjadi faktor kunci untuk mengoptimalkan manfaat dari kebijakan ini.
Ke depannya, kebijakan harga gas bumi ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan menstabilkan harga produk-produk strategis di dalam negeri. Pemerintah dan para pelaku industri harus bekerja sama erat untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi semua pihak.