JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat perlindungan sosial melalui penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu. Hingga awal Juli 2025, total anggaran yang telah digelontorkan mencapai lebih dari Rp20 triliun.
Program bantuan sosial ini memberikan dukungan langsung senilai Rp200 ribu per bulan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang rentan secara ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pentingnya program ini dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah berkomitmen agar setiap masyarakat Indonesia mendapat akses terhadap kebutuhan dasar yang layak. Bansos ini membawa dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ucapnya.
Distribusi Beras 20 Kg Masih Berlangsung
Tak hanya bantuan uang tunai, pemerintah juga menggulirkan program bansos pangan berupa beras sebanyak 20 kg. Penyaluran untuk periode Juni hingga Juli 2025 saat ini masih berlangsung dan telah dimulai di sejumlah daerah.
Distribusi ini merupakan bagian dari upaya stabilisasi pasokan pangan dan pengendalian harga. Bantuan beras difokuskan untuk menjangkau 18,3 juta KPM yang juga merupakan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dalam proses distribusinya, pemerintah menetapkan aturan ketat agar bantuan tepat sasaran. Salah satunya, apabila bantuan beras tidak diambil dalam waktu lima hari sejak undangan diterima tanpa alasan yang sah, maka hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan.
Keluarga yang tergolong fakir miskin, miskin ekstrem, atau keluarga miskin lain yang memenuhi kriteria, menjadi sasaran alternatif pengalihan bantuan. Oleh sebab itu, KPM yang menerima surat undangan resmi ber-barcode dari Bulog diminta segera mengambil bantuan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Proses Penyaluran PKH dan BPNT Tahap Ketiga Masih Berjalan
Sementara itu, penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT tahap ketiga yang mencakup bulan Juli, Agustus, dan September 2025, belum dilaksanakan secara penuh.
Hal ini dikarenakan proses penyaluran tahap kedua masih dalam tahap penyelesaian, terutama bagi KPM yang mengalami perpindahan rekening dari PT Pos Indonesia ke bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara).
Proses migrasi ini menuntut penyesuaian data dan sistem yang memerlukan waktu, dengan estimasi penyelesaian hingga 31 Juli 2025. Dengan demikian, pencairan bantuan tahap ketiga kemungkinan besar akan berlangsung setelah seluruh penyaluran tahap sebelumnya terselesaikan dengan baik.
KPM diminta untuk tetap waspada dan tidak mudah percaya pada informasi tidak resmi yang beredar. Informasi resmi terkait jadwal pencairan, mekanisme pengambilan, serta ketentuan teknis lainnya hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah.
Pemerintah Tegaskan Komitmen Lanjutkan Bantuan
Program bantuan sosial akan terus dijalankan seiring dengan evaluasi efektivitas dan perluasan jangkauan sasaran. Pemerintah menilai bahwa bansos merupakan instrumen penting dalam mengatasi kerentanan sosial dan menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga.
Anggaran yang telah digelontorkan hingga kini menunjukkan keseriusan dalam memperkuat jaring pengaman sosial nasional. Bansos sembako senilai Rp200 ribu per bulan serta bantuan pangan beras 20 kg menjadi salah satu bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, penyempurnaan sistem penyaluran bantuan terus dilakukan agar bantuan lebih tepat sasaran, akuntabel, dan efisien. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi barcode untuk distribusi bantuan beras dan migrasi rekening bantuan tunai ke bank-bank milik negara.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan pascapandemi, gejolak harga pangan, dan dampak ekonomi global.
Dengan adanya sinergi antarlembaga dan pengawasan ketat, program bansos sembako diharapkan terus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.