JAKARTA - Pemerintah terus mengakselerasi realisasi bantuan sosial (bansos) sembako dalam bentuk tunai kepada jutaan keluarga penerima manfaat (KPM). Per Juli 2025, program ini telah menyalurkan bantuan hingga menyentuh angka Rp20,26 triliun.
Berdasarkan data per 9 Juli 2025, sebanyak 18,2 juta KPM di seluruh Indonesia telah menerima dana bansos sebesar Rp200 ribu per bulan. Angka tersebut mewakili 97,22 persen dari target total penerima sebanyak 18,8 juta KPM.
“Bansos sembako saat ini diberikan secara tunai," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Setiap KPM memperoleh Rp200 ribu per bulan untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, terutama pangan pokok. Pendekatan penyaluran tunai ini berbeda dari skema sebelumnya yang berbentuk paket sembako.
Langkah ini diyakini mampu memberikan fleksibilitas kepada keluarga untuk memilih sendiri bahan makanan yang sesuai kebutuhan mereka, sekaligus mendorong konsumsi gizi seimbang.
Memperkuat Daya Beli dan Cegah Kerawanan Pangan
Dalam proses penyaluran, dana bansos disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Kementerian Sosial, lalu diteruskan kepada KPM dengan acuan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Bansos diharapkan membantu KPM memenuhi kebutuhan nutrisi seperti beras, daging, buah, dan sayuran,” terang Sri Mulyani.
Selain menjadi penopang kebutuhan dasar, bantuan ini turut diharapkan memperkuat daya beli masyarakat rentan terhadap guncangan ekonomi dan potensi kerawanan pangan.
Bantuan sosial tunai ini tak hanya menargetkan penurunan angka kemiskinan, tetapi juga bertujuan mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Dengan alokasi yang besar dan mekanisme terarah, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih leluasa memenuhi kebutuhan gizi harian secara optimal.
“Semoga bansos ini memberikan banyak manfaat nyata bagi penerima dan membawa dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Menkeu.
Melalui program ini, pemerintah terus berupaya menjaga daya tahan konsumsi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup, khususnya bagi kalangan kurang mampu.