JAKARTA - Pemerintah tengah bersiap meluncurkan inovasi penting dalam distribusi LPG 3 kg dengan menggandeng koperasi desa melalui program Kopdes Merah Putih. Upaya ini diharapkan menjadi solusi strategis yang tidak hanya menjamin keterjangkauan dan pemerataan energi, tapi juga memperkuat ekonomi desa melalui pemberdayaan koperasi lokal.
Koperasi desa dipandang sebagai jembatan vital dalam memastikan distribusi LPG 3 kg tepat sasaran, terutama di wilayah yang selama ini kerap mengalami kesulitan akses. Menjelang peluncuran resmi yang dijadwalkan pada 21 Juli 2025, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyelesaikan aturan teknis operasional distribusi LPG 3 kg yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan program ini.
Regulasi dan Kesiapan Operasional Kopdes Merah Putih
Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa selain aturan dari Kementerian ESDM, pemerintah juga tengah menuntaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi dasar pendanaan dan pengelolaan koperasi desa tersebut. “Kami juga finalisasi petunjuk teknis untuk operasional apotek desa dan klinik desa yang merupakan bagian dari ekosistem koperasi,” jelasnya.
Lebih jauh, Ferry memastikan hampir seluruh badan hukum koperasi desa telah rampung. Sebanyak 78.271 unit koperasi dari 81.147 musyawarah desa khusus sudah mendapatkan pengesahan badan hukum. Angka ini menunjukkan kesiapan kelembagaan yang sangat kuat menjelang peluncuran. “Insya Allah, seluruh pembentukan selesai pada tanggal 21 Juli dan mulai 22 Juli koperasi sudah bisa mengakses pendanaan KUR dari Bank Himbara,” tambahnya.
Program Kopdes Merah Putih bukan hanya soal membuka akses energi murah, tapi juga mendorong kemandirian ekonomi desa. Oleh karenanya, skema pembiayaan melibatkan tiga pihak utama: koperasi sebagai pelaku usaha, distributor atau supplier LPG, dan bank sebagai penyalur kredit. Koperasi mengajukan pembiayaan sesuai kebutuhan, bank melakukan analisis kelayakan, dan distributor menjamin pasokan produk.
Model Percontohan dan Target Operasional Penuh
Dalam tahap persiapan, pemerintah telah menyiapkan 103 model percontohan atau mockup Kopdes Merah Putih. Model ini sudah lengkap secara ekosistem bisnis dan skema pembiayaan yang terintegrasi. Harapannya, model ini bisa menjadi panduan bagi koperasi lain yang akan mengikuti program serupa secara daring saat peluncuran nanti.
“Kami menargetkan pada Oktober nanti, seluruh koperasi sudah menjalankan operasional penuh berdasarkan model percontohan ini,” kata Ferry. Dengan dukungan penuh dari berbagai BUMN terkait, distribusi produk dan layanan ke gerai-gerai koperasi akan berjalan lancar. Program ini juga membuka peluang besar bagi koperasi desa untuk berperan aktif dalam perekonomian daerah sekaligus memastikan pasokan LPG 3 kg yang merata.
Sinergi Lintas Sektor untuk Kesuksesan Program
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan, yang juga Ketua Satgas Kopdes Merah Putih, menegaskan bahwa peluncuran Kopdes Merah Putih pada 21 Juli 2025 merupakan tonggak simbolik awal. “Operasionalisasi penuh kami targetkan selesai pada 28 Oktober 2025,” ujarnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, penyempurnaan aturan lintas sektor sangat diperlukan agar tidak ada hambatan teknis maupun administratif. Salah satunya adalah memastikan Kopdes dapat langsung menjalankan fungsi sebagai pangkalan LPG 3 kg tanpa perlu mengurus izin tambahan yang rumit. Hal serupa berlaku untuk distribusi pupuk bersubsidi dan sembako yang menjadi bagian dari layanan koperasi.
Dengan regulasi yang matang dan ekosistem operasional yang kuat, program ini berpeluang menjadi solusi inovatif dalam mengatasi masalah distribusi LPG 3 kg sekaligus memperkuat pilar ekonomi desa melalui koperasi.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Keberhasilan distribusi LPG 3 kg lewat Kopdes Merah Putih dapat menjadi bukti nyata bahwa pendekatan pemberdayaan ekonomi lokal mampu menjawab tantangan nasional, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar energi hingga penguatan struktur sosial ekonomi masyarakat desa.
Meski demikian, masih ada tantangan yang harus diantisipasi, seperti memastikan kelancaran suplai LPG, efektivitas pengelolaan koperasi, dan koordinasi antar lembaga terkait. Namun dengan kesiapan regulasi, dukungan pendanaan, dan kemitraan strategis antara koperasi, perbankan, dan distributor, pemerintah optimistis program ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang luas.