JAKARTA - Harga pangan pokok di Nusa Tenggara Barat (NTB) belakangan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya harga beras medium yang sudah mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram di pasar. Kenaikan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat serta potensi meningkatnya inflasi pangan di daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) bergerak cepat dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai solusi menjaga kestabilan harga dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
Kegiatan GPM dilaksanakan di Halaman Kantor Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Langkah ini diharapkan mampu menekan lonjakan harga sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh bahan pangan penting dengan harga terjangkau.
Penyebab Kenaikan Harga Beras di Pasar
Menurut Kepala Bidang PSDE dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Raisah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras medium tersebut. Salah satu penyebab utama adalah tingginya penyerapan gabah ke luar daerah, sehingga pasokan beras di pasar lokal menjadi lebih terbatas.
“Penyerapan gabah ke luar daerah cukup besar, sementara stok beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dikelola Bulog belum tersalurkan secara maksimal. Beras SPHP ini sebenarnya disiapkan untuk cadangan bantuan pangan pemerintah dan juga untuk penyaluran ke pasar melalui Rumah Pangan Kita, namun sampai sekarang belum bisa didistribusikan dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah maupun operasi pasar,” jelas Raisah.
Keterlambatan distribusi beras SPHP ini turut berkontribusi pada tingginya harga beras di tingkat konsumen. Kondisi tersebut memicu pemerintah untuk melakukan intervensi pasar melalui GPM guna mengantisipasi gejolak harga yang lebih tinggi.
Gerakan Pangan Murah, Solusi Kolaboratif untuk Stabilitas
Gerakan Pangan Murah yang digelar di Desa Jatisela tidak hanya menyediakan beras, tapi juga berbagai komoditas pangan strategis lain yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Di antaranya minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, daging ayam, tepung terigu, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya.
Selain harga yang sudah ditetapkan lebih terjangkau, masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini juga mendapatkan potongan harga tambahan hingga Rp10.000 untuk setiap paket komoditas pangan yang dibeli.
“Potongan harga ini sangat membantu masyarakat. Meskipun selisih harga antara harga pasar dan harga jual di GPM hanya sekitar seribu sampai dua ribu rupiah per komoditas, tetapi dengan adanya potongan harga Rp10.000 per paket, tentu sangat meringankan beban kebutuhan harian mereka,” ujar Raisah.
Pelaksanaan GPM merupakan hasil sinergi antara Pemprov NTB dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Bulog, Bank Indonesia, distributor, petani, pelaku UMKM, PUPM, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lainnya. Sebelum kegiatan berlangsung, selalu dilakukan koordinasi intensif untuk menetapkan harga pasar dan harga jual yang sesuai agar tetap menguntungkan konsumen tanpa merugikan pemasok.
Harapan Pemerintah terhadap GPM
Melalui Gerakan Pangan Murah, pemerintah provinsi berharap daya beli masyarakat tetap terjaga meskipun ada tekanan kenaikan harga pangan pokok di pasar. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat secara efektif mengendalikan inflasi pangan yang jika tidak dikontrol dengan baik dapat berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat dan stabilitas harga secara umum.
Kegiatan GPM ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan pasokan pangan tetap aman dan harga tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas.
“Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, kami optimistis GPM akan membantu menjaga stabilitas harga pangan di NTB dan menekan laju inflasi. Hal ini penting agar masyarakat tidak terlalu terbebani dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi,” pungkas Raisah.
Kenaikan harga beras yang terjadi saat ini memang merupakan tantangan bersama, namun dengan langkah-langkah terpadu dan sinergi antar lembaga, diharapkan masalah tersebut dapat diatasi secara bertahap. Masyarakat pun dihimbau untuk memanfaatkan program pemerintah seperti Gerakan Pangan Murah guna mendapatkan akses pangan dengan harga yang lebih bersahabat.