JAKARTA - Pengertian kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah mengatur pendapatan dan belanja negara untuk memengaruhi kondisi ekonomi nasional.
Istilah ini menjadi semakin relevan ketika pandemi Covid-19 melanda, memaksa pemerintah untuk mengambil berbagai kebijakan guna mengurangi dampak perlambatan ekonomi.
Salah satu kebijakan yang kerap disebut namun masih asing bagi sebagian masyarakat adalah pelonggaran kebijakan fiskal.
Banyak pihak, termasuk para ahli dan media, menyoroti urgensi kebijakan ini karena dianggap dapat membantu pemulihan ekonomi nasional.
Namun, tidak sedikit pula yang masih bingung membedakan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter, padahal keduanya memiliki peran dan mekanisme yang berbeda.
Secara umum, kebijakan fiskal di Indonesia berfungsi sebagai instrumen pemerintah untuk mengatur laju pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, serta mendorong pembangunan berkelanjutan.
Melalui pengelolaan anggaran baik dari sisi penerimaan negara seperti pajak maupun belanja negara—pemerintah dapat merespons berbagai tantangan ekonomi yang muncul, termasuk krisis global seperti pandemi.
Oleh karena itu, memahami pengertian kebijakan fiskal sangat penting agar masyarakat dapat melihat bagaimana kebijakan ini digunakan untuk menjaga kestabilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pengertian Kebijakan Fiskal
1. Pengertian Kebijakan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kebijakan secara umum diartikan sebagai kecakapan, kemampuan, atau bentuk kebijaksanaan.
Selain itu, kebijakan juga merujuk pada kumpulan prinsip atau gagasan yang menjadi dasar dalam menyusun rencana pelaksanaan suatu kegiatan, pengambilan keputusan, atau langkah yang biasanya diterapkan oleh pemerintah maupun suatu lembaga atau organisasi.
Lebih luas lagi, kebijakan bisa dipahami sebagai cita-cita, arah tujuan, nilai-nilai dasar, ataupun maksud tertentu yang dijadikan acuan dalam proses manajerial.
Oleh karena itu, kebijakan umumnya diterapkan dalam situasi yang membutuhkan pengelolaan kompleks, di mana kebijakan berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur, mengarahkan, dan menjalankan manajemen tersebut secara terstruktur dan terencana.
2. Pengertian Fiskal
Istilah fiskal berasal dari kata dalam bahasa Inggris “fisc” yang berarti kas negara atau sistem pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan, baik negara, kerajaan, maupun lembaga negara lainnya.
Secara historis, kata ini berakar dari bahasa Latin “fiscus,” yang juga merupakan nama pejabat di masa Kekaisaran Romawi yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola kas kerajaan.
Di dalam konteks bahasa Indonesia, fiskal merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan sistem perpajakan serta pengelolaan pendapatan dan keuangan negara secara umum.
Dengan demikian, makna fiskal tidak hanya terbatas pada pajak, tetapi juga mencakup keseluruhan aktivitas pengaturan keuangan negara, seperti pemasukan dari berbagai sumber dan pengeluaran untuk pembiayaan kebutuhan negara.
3. Pengertian Kebijakan Fiskal
Secara terminologi, kebijakan fiskal merujuk pada pedoman atau strategi yang dijalankan oleh pemerintah atau otoritas negara dalam mengatur keuangan negara, khususnya terkait pendapatan dan belanja negara.
Kebijakan ini berperan penting dalam menciptakan kestabilan ekonomi dengan menyesuaikan aliran penerimaan serta pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.
Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah mengarahkan kondisi perekonomian negara ke arah yang lebih baik. Hal ini dilakukan melalui perubahan atau penyesuaian dalam struktur belanja dan pemasukan negara.
Dengan menggunakan kebijakan fiskal, pemerintah memiliki kendali atas proses pengelolaan anggaran yang bersumber dari pendapatan negara, untuk kemudian digunakan dalam bentuk program-program pembangunan dan layanan publik.
Pendapatan yang dikumpulkan oleh negara, seperti dari sektor perpajakan, dimasukkan ke dalam kas negara dan digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah.
Program ini dirancang untuk mendukung peningkatan pendapatan nasional, memperkuat sektor produksi, dan menjaga keseimbangan dalam perekonomian nasional.
Beberapa ahli juga memberikan pandangan mengenai definisi kebijakan fiskal. Menurut Zain, kebijakan fiskal meliputi penerimaan negara, khususnya dari pajak, serta pengeluaran negara.
Pajak di sini merupakan kontribusi wajib yang ditetapkan oleh undang-undang dan dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Pajak tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan umum pemerintah dan tidak memberikan imbalan langsung kepada individu yang membayar pajak.
Sementara itu, Alam mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai suatu langkah penyesuaian antara penerimaan dan belanja negara yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi secara menyeluruh.
Pendapat lain dikemukakan oleh Haryadi, yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengarahkan jalannya perekonomian negara sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.
Ini dilakukan melalui penyesuaian dalam pendapatan negara serta pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.
Secara ringkas, kebijakan fiskal adalah instrumen ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur aliran penerimaan dan pengeluaran negara, dengan tujuan utama memperbaiki serta menstabilkan perekonomian nasional.
Siapa yang Membuat Kebijakan Fiskal?
Pelaksanaan kebijakan fiskal pada umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui sejumlah lembaga resmi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, lembaga investasi, serta institusi independen seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Lembaga-lembaga tersebut memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen keuangan negara, baik dari sisi pendapatan, pengeluaran, maupun aspek lain seperti produksi, industri, hingga aktivitas ekspor dan impor.
Sementara itu, kebijakan moneter berbeda dari kebijakan fiskal meskipun keduanya sama-sama bertujuan untuk memengaruhi kondisi ekonomi.
Kebijakan moneter lebih berfokus pada pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan pengendalian suku bunga.
Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan harga, mengatur inflasi, serta memengaruhi daya beli dan pola konsumsi masyarakat, termasuk aktivitas di sektor riil.
Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan moneter adalah bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia (BI). Salah satu contoh nyata dari kebijakan moneter adalah pengaturan tingkat suku bunga.
Ketika BI menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan, dampaknya dapat dirasakan langsung pada sektor-sektor seperti perumahan, industri otomotif, hingga perbankan, karena perubahan ini akan memengaruhi biaya pinjaman dan keputusan konsumsi masyarakat.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran negara secara efektif untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Penyusunan kebijakan fiskal yang tepat membutuhkan landasan analisis yang kuat dan berbasis penelitian yang kredibel.
1. Mendorong Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
Salah satu tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk menggerakkan perekonomian agar terus tumbuh. Pemerintah merancang kebijakan fiskal guna memengaruhi berbagai sektor ekonomi secara menyeluruh.
Ketika sebuah kebijakan diterapkan atau diperbarui, diharapkan kebijakan tersebut dapat mendorong aktivitas ekonomi di berbagai lini, termasuk sektor industri, perdagangan, dan jasa.
Kenaikan PDB menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan baik. Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product (GDP) merupakan alat ukur utama yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebagai contoh, Indonesia mencatat PDB sebesar Rp15.434 triliun pada tahun 2020, menjadikannya salah satu negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia.
Selain berdampak pada total PDB, kebijakan fiskal juga dapat meningkatkan PDB per kapita atau rata-rata pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan negara meningkat dan industri berkembang, maka kesejahteraan masyarakat pun turut terdongkrak.
Hal ini ditandai dengan pertumbuhan lapangan kerja dan kenaikan upah, yang menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya beli dan taraf hidup masyarakat.
2. Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kebijakan fiskal berpengaruh langsung terhadap dinamika perekonomian.
Jika dirancang dengan baik, kebijakan ini mampu merangsang pertumbuhan sektor usaha dan memperluas kapasitas industri, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Dalam kondisi ekonomi yang terus berkembang, kebutuhan terhadap tenaga kerja juga ikut meningkat, terutama di sektor-sektor padat karya.
Misalnya, ketika pemerintah memberikan insentif fiskal guna menarik investasi asing, hal ini akan mendorong ekspansi industri yang berdampak pada pembukaan fasilitas produksi baru.
Proyek-proyek industri tersebut tentu membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar. Kebijakan fiskal yang mendukung penciptaan lapangan kerja sangat krusial, khususnya dalam masa pemulihan ekonomi pascapandemi.
Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi salah satu dampak serius dari krisis kesehatan global yang terjadi.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Februari 2021, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta jiwa, naik 26,26% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan jumlah pengangguran secara langsung juga berdampak pada angka kemiskinan. Pada Maret 2021, BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 27,54 juta orang, meningkat dari 26,42 juta pada Maret tahun sebelumnya.
Hal ini memperkuat pentingnya kebijakan fiskal yang efektif dalam menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan.
3. Menjaga Stabilitas Harga
Pemerintah memiliki peran penting dalam mengendalikan perekonomian, terutama dalam mengatur harga barang yang beredar di pasar.
Inflasi, yang merupakan kenaikan harga barang secara umum, terdiri dari tiga komponen utama: inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga yang diatur pemerintah.
Inflasi inti berhubungan dengan perubahan harga barang yang disebabkan oleh perubahan permintaan dan penawaran.
Inflasi harga bergejolak terjadi ketika harga barang berubah akibat faktor musiman, seperti harga cabai yang tinggi saat musim kemarau atau hujan.
Sedangkan, inflasi harga yang diatur pemerintah adalah komponen yang paling sering terkait dengan kebijakan fiskal.
Pada komponen ini, pemerintah dapat mengendalikan harga barang tertentu agar tetap stabil meskipun ada perubahan dalam permintaan atau penawaran.
Contoh yang sering terlihat adalah penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik oleh pemerintah. Keputusan pemerintah untuk mengatur harga-harga ini dapat mempengaruhi ekonomi secara luas.
Misalnya, saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, dampaknya bisa sangat luas bagi masyarakat dan ekonomi, karena permintaan akan menurun dan industri terkait, seperti sektor migas, akan terpengaruh.
Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pengaturan harga sangat berperan dalam menciptakan kestabilan ekonomi, dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengontrol harga barang agar tetap seimbang.
4. Tujuan Lain Kebijakan Fiskal
Selain tujuan utama untuk menjaga keseimbangan ekonomi, kebijakan fiskal juga memiliki sejumlah tujuan lainnya yang perlu dipahami:
- Mencapai kestabilan ekonomi nasional.
- Mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara.
- Meningkatkan aliran investasi.
- Menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
- Mewujudkan keadilan sosial di tingkat negara.
- Mencapai pemerataan distribusi pendapatan.
- Mengurangi tingkat pengangguran.
- Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar tidak terjebak dalam inflasi yang tinggi.
Fungsi Kebijakan Fiskal
Penting untuk diketahui bahwa fungsi kebijakan fiskal telah diatur secara resmi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Salah satu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang Keuangan Negara.
Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kebijakan fiskal memiliki sejumlah fungsi, yakni fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, serta distribusi.
1. Fungsi Otoritas
Fungsi ini menegaskan bahwa anggaran negara menjadi acuan utama dalam menentukan target penerimaan serta pengeluaran selama satu tahun anggaran tertentu.
Anggaran tersebut berfungsi sebagai alat otoritas fiskal pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara sah.
2. Fungsi Perencanaan
Kebijakan fiskal juga berperan sebagai dasar bagi perencanaan keuangan negara. Artinya, anggaran menjadi panduan bagi pemerintah dalam menyusun strategi serta program kerja keuangan pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
3. Fungsi Pengawasan
Anggaran negara juga memiliki fungsi sebagai alat pengawasan. Fungsi ini memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, serta mengukur apakah realisasi anggaran sudah sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.
4. Fungsi Alokasi
Fungsi alokasi berperan penting dalam mendistribusikan sumber daya agar lebih efisien dan tidak terbuang sia-sia.
Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengarahkan anggaran untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan produktivitas nasional.
5. Fungsi Stabilisasi
Fungsi ini menjadikan anggaran sebagai alat untuk menjaga kestabilan ekonomi.
Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk menanggulangi gejolak ekonomi, menjaga keseimbangan keuangan makro, serta mengantisipasi inflasi maupun deflasi.
6. Fungsi Distribusi
Dalam fungsi ini, kebijakan fiskal berperan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui distribusi anggaran negara yang dilakukan secara merata dan berimbang.
Tujuannya adalah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Bentuk Kebijakan Fiskal
Secara konsep, kebijakan fiskal memiliki beberapa bentuk yang dikembangkan berdasarkan tujuan dan kondisi ekonomi tertentu. Berikut adalah tiga bentuk utama dari kebijakan fiskal:
1. Kebijakan Fiskal Fungsional
Jenis kebijakan ini dirancang dengan mempertimbangkan secara cermat manfaat dan perannya dalam sistem ekonomi.
Penekanannya terletak pada efektivitas dan efisiensi, sehingga dalam proses penyusunannya turut memperhitungkan dampak langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan.
Kebijakan ini biasanya digunakan untuk memastikan bahwa setiap langkah fiskal benar-benar memberikan kontribusi maksimal terhadap kondisi ekonomi nasional.
2. Kebijakan Fiskal yang Dirancang Secara Sengaja
Kebijakan ini diterapkan sebagai respons terhadap situasi tak terduga yang menimbulkan tekanan terhadap ekonomi.
Karena bersifat reaktif, kebijakan ini diambil secara cepat dan sengaja, meskipun tidak melalui proses analisis yang mendalam seperti kebijakan fungsional.
Bentuknya bisa berupa penyesuaian anggaran belanja, perubahan kebijakan pendapatan negara, atau modifikasi aturan fiskal guna merespons gangguan ekonomi yang bersifat mendadak.
3. Kebijakan Fiskal Tak Disengaja
Jenis ini biasanya muncul secara spontan dan bersifat reaktif terhadap perlambatan aktivitas ekonomi, tanpa perencanaan atau pertimbangan jangka panjang.
Langkah fiskal ini cenderung bersifat impulsif, dan sering kali diambil untuk mendorong aktivitas bisnis yang lesu, dengan harapan dapat memulihkan stabilitas ekonomi secara bertahap.
Komponen dalam Kebijakan Fiskal
Secara garis besar, terdapat empat elemen utama yang membentuk kebijakan fiskal. Keempat komponen ini mencakup: kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi dan disinvestasi, serta kebijakan pengelolaan utang.
1. Kebijakan di Bidang Perpajakan
Kebijakan perpajakan merupakan bagian penting dalam penentuan arah kebijakan fiskal. Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara, baik dari jenis pajak langsung maupun tidak langsung.
Tujuan dari kebijakan ini adalah menjaga sistem pajak yang progresif melalui penetapan tarif pajak yang sesuai.
Jika tarif pajak dinaikkan, hal ini bisa menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan tingkat investasi dan produksi.
Sebaliknya, ketika tarif pajak diturunkan, daya beli meningkat, sehingga konsumsi bertambah dan dapat mendorong laju inflasi.
2. Kebijakan Pengeluaran Negara
Komponen ini berfokus pada alokasi pendapatan dan belanja modal yang dirancang dalam kebijakan pengeluaran nasional.
Dana yang dialokasikan melalui pengeluaran ini digunakan untuk mendanai berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, serta kewajiban pembayaran bunga dan utang, baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Kebijakan Investasi dan Disinvestasi
Kebijakan ini mengatur aktivitas penanaman dan penarikan modal pemerintah guna menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan menerapkan kebijakan investasi secara tepat, pemerintah dapat mendorong optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas nasional.
4. Kebijakan Pengelolaan Utang
Komponen terakhir berkaitan dengan cara negara menangani surplus atau defisit anggaran. Ketika pendapatan negara melebihi belanja, terjadi surplus. Namun jika belanja lebih besar dari pendapatan, negara mengalami defisit.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah dapat melakukan pinjaman dari luar negeri atau mencetak uang sebagai solusi pembiayaan.
Jenis Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya dalam mengelola arus pendapatan dan belanja negara. Berikut adalah beberapa jenis kebijakan tersebut:
1. Kebijakan Fiskal Surplus
Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan surplus anggaran, yakni ketika pendapatan negara lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Tujuannya adalah untuk menghindari tekanan inflasi yang tinggi.
Surplus dapat dicapai dengan cara mengurangi belanja pemerintah dan sekaligus meningkatkan penerimaan negara, seperti melalui optimalisasi sektor perpajakan atau penyesuaian tarif cukai.
Dengan memperbesar pendapatan sambil menekan pengeluaran, pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi makro.
2. Kebijakan Fiskal Defisit
Kebijakan ini merupakan kebalikan dari surplus. Pemerintah secara sengaja membelanjakan anggaran lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima.
Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya saat negara menghadapi perlambatan atau stagnasi.
Meski bersifat ekspansif dan dapat merangsang aktivitas ekonomi, kebijakan ini membawa risiko meningkatnya ketergantungan pada pembiayaan utang karena negara harus menutup kekurangan anggaran dari sumber luar.
3. Kebijakan Fiskal Seimbang
Dalam kebijakan ini, pendapatan negara dirancang setara dengan jumlah pengeluarannya. Tidak ada kelebihan maupun kekurangan anggaran.
Kondisi fiskal yang seimbang menunjukkan pengelolaan yang disiplin dan menjaga utang tetap terkendali.
Namun, di sisi lain, pendekatan ini dapat membatasi ruang gerak pemerintah dalam merespons perubahan ekonomi yang membutuhkan stimulus atau intervensi tambahan.
4. Kebijakan Fiskal Dinamis
Jenis kebijakan ini bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi ekonomi yang berubah-ubah secara cepat.
Misalnya, ketika terjadi krisis ekonomi atau kejadian luar biasa seperti pandemi, pemerintah dapat segera menyesuaikan komposisi anggaran.
Dalam praktiknya, kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk memperbesar belanja saat ekonomi melemah, serta memperketatnya ketika situasi sudah mulai stabil.
Fleksibilitas inilah yang membuat kebijakan fiskal dinamis menjadi strategi penting dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah ketidakpastian.
Contoh Kebijakan Fiskal
1. Keringanan Pajak di Masa Pandemi Covid-19
Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan kebijakan berupa penghapusan sejumlah jenis pajak yang umumnya dibebankan kepada pelaku usaha.
Kebijakan ini berdampak langsung terhadap pendapatan negara dari sektor perpajakan, yang selama ini memegang peranan penting dalam struktur APBN.
Ketika insentif pajak diberlakukan, otomatis penerimaan negara dari sektor pajak akan mengalami penurunan. Namun langkah ini ditempuh demi menjaga kestabilan perekonomian nasional.
Dengan penghapusan kewajiban pajak bagi perusahaan, maka beban operasional pelaku usaha menjadi lebih ringan. Tujuannya adalah agar roda bisnis tetap berputar di tengah tekanan pandemi.
Harapannya, relaksasi pajak tersebut mampu menjadi pemicu bagi kegiatan ekonomi agar tidak mengalami perlambatan lebih dalam akibat krisis kesehatan global.
Dengan kata lain, pengurangan beban fiskal bagi korporasi ini dimaksudkan untuk memperkecil dampak negatif pandemi terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.
2. Penambahan Anggaran untuk Penanggulangan Covid-19
Pemerintah juga mengambil langkah lain dengan meningkatkan dana untuk penanganan Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021.
Nilainya ditingkatkan menjadi lebih dari Rp 700 triliun, naik dari kisaran Rp 690 triliun pada tahun sebelumnya.
Penambahan anggaran ini menyerap sebagian besar dana yang awalnya telah dialokasikan untuk keperluan lain, namun akhirnya dialihkan demi menangani dampak pandemi.
Di saat yang sama, pemerintah menghadapi tantangan berupa penurunan penerimaan negara, sehingga kebutuhan pembiayaan pun meningkat.
Untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut, pemerintah harus semakin aktif dalam mencari pembiayaan melalui utang. Meski begitu, perluasan anggaran ini dianggap sebagai keputusan yang strategis dan penting untuk dilakukan.
Sebab, upaya pemulihan ekonomi tidak akan berjalan jika pandemi belum dapat dikendalikan.
Maka dari itu, mengalokasikan anggaran besar untuk kesehatan dan pemulihan dianggap lebih masuk akal dibanding membiarkan dampak ekonomi berlangsung berkepanjangan tanpa penanganan yang serius.
3. Ragam Contoh Kebijakan Fiskal Lainnya
Selain kebijakan fiskal yang diterapkan di masa pandemi, terdapat pula berbagai contoh lain dari kebijakan fiskal yang diberlakukan oleh negara dalam konteks yang berbeda.
- Salah satu contohnya adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif pajak guna menambah pendapatan negara.
- Ada juga kebijakan yang berkaitan dengan penerbitan surat utang negara atau obligasi, yang bertujuan memperoleh pembiayaan dari pihak luar negeri demi menutup defisit anggaran.
- Pemerintah juga mewajibkan warga negara memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang digunakan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam hal perpajakan.
- Bentuk lainnya dari kebijakan fiskal adalah dengan mengendalikan pengeluaran negara serta menaikkan pajak dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kebijakan seperti ini diperlukan agar kondisi keuangan negara tetap terjaga dan tidak mengalami guncangan yang terlalu besar.
Dampak Kebijakan Fiskal pada Bisnis
Setelah memahami definisi, tujuan, dan contoh-contoh kebijakan fiskal, penting juga untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan ini terhadap aktivitas bisnis masyarakat di negara yang menerapkannya.
Kebijakan fiskal dapat memberikan dampak langsung terhadap jalannya usaha yang tengah dirintis maupun dikembangkan oleh masyarakat. Salah satu contoh pengaruh tersebut muncul dari aspek kebijakan fiskal berupa peningkatan tarif pajak.
Apabila pemerintah memutuskan untuk menaikkan pajak sebagai bagian dari upaya memperbaiki kondisi ekonomi negara, maka kebijakan ini dapat menimbulkan konsekuensi bagi para pelaku usaha.
Mereka perlu menyesuaikan strategi bisnis, termasuk dalam hal penetapan harga atas produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen.
Dengan demikian, para pemilik usaha harus menyusun perencanaan keuangan yang matang, salah satunya dengan mengandalkan prinsip-prinsip akuntansi.
Hal ini penting agar saat kebijakan fiskal diberlakukan, pelaku usaha tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan usahanya terhadap kebijakan yang ada.
Instrumen dari Kebijakan Fiskal
Selain membahas empat komponen utama dalam kebijakan fiskal yang telah dijelaskan sebelumnya, penting juga untuk memahami berbagai instrumen yang digunakan dalam kebijakan tersebut.
Instrumen-instrumen ini berperan sebagai alat bagi pemerintah dalam mewujudkan tujuan dari penerapan kebijakan fiskal.
Anggaran Belanja Seimbang
Anggaran belanja seimbang adalah jenis anggaran yang dirancang sesuai dengan situasi serta kondisi perekonomian saat ini.
Tujuan dari anggaran ini bersifat jangka panjang, yaitu untuk menciptakan keseimbangan dalam keuangan negara, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya stabilitas ekonomi secara menyeluruh.
Stabilisasi Anggaran Otomatis
Instrumen ini berkaitan dengan efisiensi dalam pengeluaran pemerintah. Setiap pembiayaan yang dikeluarkan harus memberikan manfaat nyata serta memiliki rasio biaya yang sesuai dengan hasil atau kegiatan program yang dijalankan.
Artinya, setiap pengeluaran harus dirancang agar tetap proporsional dan tidak membebani kondisi fiskal negara.
Manajemen Anggaran
Instrumen ketiga ini menggambarkan keterkaitan antara belanja pemerintah dan pendapatan pajak secara langsung.
Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakseimbangan dalam perekonomian dengan cara menyesuaikan anggaran secara fleksibel. Dengan kata lain, pemerintah mengatur belanja negara berdasarkan situasi pendapatan guna menjaga kestabilan ekonomi.
Pembiayaan Fungsional
Instrumen terakhir adalah pembiayaan fungsional, yaitu jenis pengeluaran negara yang ditetapkan tanpa secara langsung memengaruhi pendapatan nasional, namun dirancang khusus untuk mencapai tujuan tertentu.
Fokus utama dari pembiayaan ini adalah menciptakan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Dengan kata lain, pengeluaran tersebut diarahkan agar mampu meningkatkan lapangan pekerjaan dan mendukung kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.
Peran dari Kebijakan Fiskal yang Diterapkan oleh Kepemerintahan Suatu Negara
Kebijakan fiskal yang dijalankan oleh sebuah negara memiliki sejumlah fungsi penting yang harus dicapai ketika kebijakan tersebut diterapkan.
Menekan Laju Inflasi
Salah satu fungsi utama kebijakan fiskal adalah membantu menurunkan tingkat inflasi di dalam negeri.
Hal ini dapat dilakukan melalui penundaan bahkan pembatalan sejumlah proyek pemerintah yang dinilai bisa memicu tekanan inflasi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikendalikan.
Mendorong Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB)
Peran berikutnya dari kebijakan fiskal adalah mendorong pertumbuhan produk domestik bruto. Ini dilakukan dengan memacu aktivitas produksi barang dan jasa di masyarakat, sehingga total output ekonomi nasional ikut meningkat.
Menurunkan Tingkat Pengangguran
Kebijakan fiskal juga berperan dalam mengurangi jumlah pengangguran. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan proyek-proyek pembangunan oleh negara, yang pada gilirannya menciptakan kebutuhan akan tenaga kerja.
Meningkatkan Pendapatan Warga
Dengan dibukanya berbagai peluang kerja baru sebagai hasil dari proyek-proyek pemerintah, pendapatan masyarakat pun dapat ikut meningkat. Semakin banyak orang bekerja, maka daya beli masyarakat juga akan naik.
Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Peran lainnya dari kebijakan fiskal adalah menciptakan kestabilan ekonomi. Pemerintah dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk meminimalisasi dampak dari gejolak siklus ekonomi global, sehingga kondisi ekonomi domestik tetap terjaga dari fluktuasi yang terlalu tajam.
Sebagai penutup, dengan memahami pengertian kebijakan fiskal, kita dapat melihat bagaimana peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi melalui pengelolaan anggaran.