JAKARTA - Menjelang penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk periode Oktober 2025, banyak masyarakat penerima mengaku belum menerima dana bantuan yang dijanjikan. Padahal, beberapa nama mereka sudah tercantum di daftar penerima sebelumnya.

Fenomena ini memunculkan beragam pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi keluarga penerima manfaat yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Pemeriksaan terhadap sistem data Kemensos pun menunjukkan sejumlah penyebab yang membuat pencairan belum bisa dilakukan tepat waktu.

Data Belum Sinkron Jadi Pemicu Utama Keterlambatan

Salah satu penyebab utama keterlambatan pencairan bansos PKH dan BPNT adalah karena data penerima belum sinkron dalam sistem Kemensos. Meskipun nama penerima sudah tercatat di database lama, proses migrasi ke sistem baru sering kali menimbulkan kendala teknis yang berdampak pada keterlambatan pencairan.

Banyak kasus di mana data lama dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum sepenuhnya diperbarui ke dalam sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses penyelarasan ini membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan validasi dan verifikasi yang ketat agar penerima bantuan benar-benar sesuai kriteria.

Kondisi ini membuat sebagian masyarakat merasa kebingungan karena menganggap nama mereka sudah terdaftar sebagai penerima aktif. Padahal, secara sistem, data mereka mungkin belum sepenuhnya terhubung ke basis data terbaru yang digunakan dalam pencairan bansos 2025.

Rekening KKS Tidak Aktif Juga Bisa Jadi Penghambat

Selain masalah sinkronisasi data, status rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak aktif juga menjadi penyebab bantuan tidak masuk. Banyak penerima bansos mengaku belum memahami bahwa rekening yang jarang digunakan dalam waktu lama dapat dinonaktifkan oleh pihak bank.

Ketika rekening tersebut sudah tidak aktif, dana bantuan otomatis tidak bisa ditransfer meskipun nama penerima sudah terverifikasi di sistem Kemensos. Dalam kasus seperti ini, masyarakat disarankan untuk segera melakukan aktivasi ulang ke bank Himbara terdekat agar proses pencairan dapat berjalan lancar.

Hal ini penting karena penyaluran dana bansos sepenuhnya dilakukan melalui rekening aktif atas nama penerima. Jika rekening KKS sudah tidak valid, maka proses pencairan akan tertunda hingga penerima memperbarui data rekeningnya.

Prosedur aktivasi biasanya cukup mudah dan hanya membutuhkan dokumen seperti KTP, kartu KKS, serta surat keterangan dari dinas sosial jika diperlukan. Dengan rekening aktif, dana akan otomatis masuk begitu penyaluran tahap Oktober dilakukan.

Perubahan Alamat dan NIK Tidak Sesuai Jadi Kendala Tambahan

Kendala lain yang sering muncul dalam penyaluran bansos PKH dan BPNT adalah perubahan alamat atau NIK yang tidak sesuai dengan data kependudukan. Banyak penerima manfaat yang pindah domisili tanpa memperbarui informasi di data sosial atau kependudukan.

Akibatnya, data tersebut tidak cocok ketika diverifikasi oleh sistem, sehingga proses pencairan terhenti sementara hingga validasi dilakukan ulang. Perubahan kecil seperti perbedaan satu huruf pada nama atau kesalahan input tanggal lahir pun dapat menyebabkan data ditolak sistem otomatis.

Masalah ini juga sering dialami oleh keluarga yang baru saja mengganti KTP elektronik atau melakukan pemutakhiran KK. Ketidaksesuaian antara data lama dan baru membuat proses pencairan harus menunggu penyesuaian dari dinas sosial maupun Kemensos.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memastikan seluruh data pribadi sudah sesuai dengan dokumen resmi sebelum periode pencairan dimulai. Langkah kecil ini dapat mempercepat proses pencairan dan mencegah terjadinya penundaan di masa mendatang.

Proses Validasi Lapangan Masih Berlangsung di Beberapa Daerah

Beberapa daerah juga mengalami penundaan pencairan karena proses validasi lapangan dari Kementerian Sosial (Kemensos) masih berlangsung. Tahapan ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa penerima bansos masih memenuhi kriteria program dan benar-benar layak menerima bantuan.

Dalam proses validasi, petugas sosial akan memeriksa kondisi penerima di lapangan, termasuk status ekonomi dan keaktifan dalam program. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, nama penerima bisa tertunda sementara hingga dilakukan pembaruan informasi.

Proses ini memang memakan waktu, terutama di wilayah dengan jumlah penerima besar atau akses geografis yang sulit dijangkau. Namun, langkah tersebut diperlukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih data antar penerima.

Masyarakat diimbau untuk bersabar selama proses ini berlangsung dan tetap berkoordinasi dengan pendamping sosial di wilayah masing-masing. Validasi lapangan juga menjadi kesempatan bagi penerima untuk memastikan seluruh data mereka sudah benar dan aktif di sistem Kemensos.

Cara Cek dan Update Data Agar Bansos Segera Cair

Untuk mencegah keterlambatan pencairan, masyarakat disarankan melakukan pengecekan mandiri terhadap status bansos PKH dan BPNT. Caranya cukup mudah dan dapat dilakukan secara online melalui situs resmi maupun aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial.

Langkah pertama adalah mengunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan nama lengkap, NIK, dan wilayah sesuai KTP, kemudian klik tombol “Cari Data”. Sistem akan menampilkan informasi apakah penerima masih aktif dan jadwal penyaluran terdekat.

Selain itu, masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi “Cek Bansos” yang dapat diunduh di ponsel. Setelah login menggunakan akun yang telah terdaftar, pengguna bisa membuka menu “Cek Bansos” untuk melihat status penerimaan secara real-time.

Apabila data tidak muncul atau status tidak aktif, segera lakukan perbaikan melalui menu “Usul & Sanggah” di aplikasi tersebut. Fitur ini memungkinkan masyarakat mengajukan pembaruan data tanpa harus datang langsung ke dinas sosial.

Bagi yang masih mengalami kendala, perbarui data langsung di kelurahan atau dinas sosial setempat. Pastikan juga rekening KKS masih aktif agar dana bisa segera masuk saat bantuan disalurkan.

Rajinlah mengecek aplikasi atau situs resmi Kemensos agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai jadwal pencairan. Dengan memastikan data valid dan rekening aktif, bantuan PKH dan BPNT Oktober 2025 dapat segera diterima tanpa hambatan.

Peran Aktif Masyarakat Menjadi Kunci Kelancaran Pencairan

Program bansos merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keaktifan masyarakat dalam memperbarui data dan menjaga validitas informasi pribadi.

Dengan kolaborasi antara pemerintah dan penerima manfaat, proses penyaluran dapat berjalan transparan, cepat, dan tepat sasaran. Masyarakat juga diharapkan lebih proaktif melakukan pengecekan data secara berkala agar tidak mengalami kendala serupa di masa mendatang.

Pemerintah melalui Kemensos terus berupaya meningkatkan sistem digitalisasi data sosial agar setiap tahap penyaluran bisa dipantau secara akurat. Dengan cara ini, bantuan yang menjadi hak masyarakat benar-benar sampai ke tangan penerima yang membutuhkan.

Semoga dengan langkah-langkah tersebut, pencairan bansos PKH dan BPNT untuk Oktober 2025 berjalan lancar. Masyarakat pun dapat segera merasakan manfaat nyata dari program pemerintah yang dirancang untuk membantu kesejahteraan keluarga Indonesia.