JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan membatasi kuota rekrutmen baru untuk petugas pemadam kebakaran (Damkar) dan Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) pada tahun 2026 mendatang. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah penyesuaian setelah pemotongan dana transfer atau Dana Bagi Hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan mencapai hampir Rp15 triliun.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik dan Sosial, Chico Hakim, menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa proses rekrutmen yang sudah direncanakan untuk tahun 2025 tetap akan berjalan sesuai rencana.
“Yang mungkin terdampak ringan adalah rekrutmen baru seperti petugas Damkar dan PPSU di 2026 kuotanya dibatasi, tapi yang sudah ada tetap prioritas,” ujar Chico.
Menurutnya, keputusan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan fiskal. Dengan adanya pengurangan dana transfer dari pusat, DKI perlu melakukan efisiensi agar program-program prioritas tetap terlaksana tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.
Rekrutmen 2025 Tetap Jadi Prioritas Utama
Meskipun ada pembatasan pada tahun berikutnya, Chico memastikan bahwa rekrutmen petugas Damkar dan PPSU untuk tahun 2025 tetap berjalan normal. Sebanyak 1.000 petugas Damkar dan 1.100 petugas PPSU akan tetap direkrut sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan, para petugas tersebut memiliki peran vital dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan keselamatan lingkungan ibu kota. Karena itu, rekrutmen yang sudah direncanakan tidak akan dibatalkan atau dikurangi.
“Rekrutmen untuk tahun 2025 tetap menjadi prioritas, karena posisi mereka krusial dalam pelayanan publik harian,” ucap Chico.
Menurutnya, petugas PPSU dan Damkar menjadi ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan mereka akan tetap dipertahankan di tengah penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.
Efisiensi Anggaran Tanpa Ganggu Rencana Pembangunan
Chico menegaskan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menghambat rencana pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Program-program yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan tetap berjalan sesuai target.
“Secara keseluruhan, ini tidak akan mengganggu rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang, asal kita jalankan dengan disiplin dan kreatif,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan daerah akan dilakukan secara lebih hati-hati dan inovatif agar tidak ada sektor pelayanan publik yang terabaikan. Pemerintah daerah juga berkomitmen mencari cara baru untuk mengefisienkan belanja, termasuk melalui kolaborasi dengan pihak swasta dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi anggaran. Dengan begitu, meski anggaran berkurang, kualitas pelayanan publik di Jakarta tetap terjaga.
Sikap Optimis Gubernur DKI di Tengah Pemotongan Dana
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengeluh terhadap pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menjadi satu-satunya kepala daerah yang tetap bersikap positif meskipun dana DBH dipotong hingga Rp15 triliun.
Ia menyampaikan bahwa pemangkasan dana tersebut tidak akan menjadi alasan bagi Pemprov DKI untuk menurunkan kinerja atau menunda pembangunan. Menurutnya, langkah efisiensi justru menjadi kesempatan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah.
“Saya sangat berharap bahwa pembangunan di Jakarta akan memberikan warna yang lebih baik ke depan. Walaupun DBH dipotong Rp15 triliun, saya selalu berpandangan positif,” ujar Pramono.
Pramono menilai bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu beradaptasi di tengah keterbatasan. Ia optimistis bahwa dengan koordinasi yang baik di internal pemerintahan, seluruh program prioritas tetap bisa terlaksana tanpa hambatan berarti.
“Saya yakin bisa memimpin orkestrasi di Balai Kota ini. Walaupun dipotong Rp15 triliun, saya satu-satunya gubernur yang tidak mengeluh, karena saya bukan orang yang gampang mengeluh,” tegasnya.
Strategi DKI Hadapi Penurunan Anggaran
Pemangkasan dana transfer membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026 menurun signifikan. Dari sebelumnya Rp95,35 triliun, kini menjadi Rp79,06 triliun. Kondisi ini memaksa Pemprov DKI untuk melakukan penyesuaian strategi keuangan dan prioritas pembangunan.
Pramono menekankan bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan besar-besaran pada program publik. Sebaliknya, ia ingin agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga integritas dalam penggunaan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama agar publik tetap percaya terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, tantangan fiskal ini bisa menjadi momentum bagi Jakarta untuk bertransformasi menjadi kota yang lebih efisien dan tangguh. Dengan manajemen keuangan yang cermat, DKI tetap dapat melaksanakan berbagai proyek prioritas seperti transportasi publik, penataan ruang kota, serta program sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Komitmen Layanan Publik Tetap Terjaga
Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah memastikan tidak akan mengorbankan kualitas layanan publik. Petugas Damkar dan PPSU tetap menjadi prioritas karena keberadaan mereka menyangkut langsung kebutuhan dasar warga Jakarta.
Chico menambahkan, semangat kerja sama dan kreativitas menjadi kunci menghadapi keterbatasan ini. Ia optimistis seluruh program kerja bisa terus berjalan dengan dukungan seluruh pihak.
Dengan sikap optimistis yang ditunjukkan Gubernur dan jajarannya, Pemprov DKI ingin membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti melayani masyarakat. Justru dari tantangan inilah lahir inovasi baru untuk mewujudkan Jakarta yang lebih efisien, modern, dan tangguh menghadapi perubahan.
