JAKARTA - Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada awal Oktober 2025. Penyesuaian ini dilakukan mengikuti tren harga minyak mentah global dan kondisi pasar energi saat ini.
Pada 1 Oktober 2025, kenaikan berlaku untuk BBM jenis Pertamina Dex (Pertadex) dan Dexlite. Contohnya di Jawa Barat, harga Pertadex naik Rp150 dari Rp13.850 menjadi Rp14.000 per liter, sementara Dexlite naik Rp100 dari Rp13.600 menjadi Rp13.700 per liter.
Sementara itu, harga BBM nonsubsidi lainnya seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green tidak mengalami perubahan. Begitu pula dengan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, yang tetap stabil sejak 2022.
Dampak Penyesuaian Harga BBM
Kenaikan harga Pertadex dan Dexlite sedikit memengaruhi konsumen, khususnya pelaku transportasi dan industri. Meski begitu, harga BBM subsidi tetap stabil sehingga masyarakat umum masih dapat mengandalkan Pertalite dan Solar untuk kebutuhan harian.
Penyesuaian harga ini bersifat wajar karena mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Hal ini memungkinkan Pertamina menjaga kelangsungan pasokan BBM dan menyesuaikan biaya produksi agar tetap efisien.
Daftar harga BBM di berbagai provinsi menunjukkan variasi, tergantung jenis BBM dan wilayah. Di Aceh, misalnya, Pertamina Dex dijual Rp14.300 per liter, sedangkan Dexlite Rp14.000. Provinsi Jawa Barat mengikuti tren serupa dengan harga Pertadex Rp14.000 dan Dexlite Rp13.700.
Wilayah Free Trade Zone seperti Sabang dan Batam memiliki harga khusus. Di Sabang, Dexlite Rp12.800 per liter, lebih rendah dibandingkan harga nasional. Hal ini menyesuaikan kebutuhan perdagangan bebas dan biaya logistik setempat.
Harga BBM di Pulau Sumatera dan Kalimantan
Di Sumatera Utara, harga Pertadex Rp14.300 dan Dexlite Rp14.000, sama dengan harga di Aceh. Sumatera Barat sedikit lebih tinggi dengan Pertadex Rp14.600 dan Dexlite Rp14.300. Riau dan Kepulauan Riau mengikuti tren serupa.
Kalangan industri di Kalimantan merasakan dampak berbeda. Di Kalimantan Selatan, Pertadex Rp14.600 dan Dexlite Rp14.300, sedangkan Kalimantan Barat, Tengah, Timur, dan Utara berkisar antara Rp14.000–Rp14.300. Kenaikan ini disesuaikan dengan distribusi logistik dan biaya transportasi.
Situasi BBM di Pulau Jawa
Di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, harga Pertadex berkisar Rp14.000 per liter dan Dexlite Rp13.700. Harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green tetap stabil, masing-masing Rp13.100 dan Rp13.000.
Penyesuaian ini dirasa minimal bagi masyarakat perkotaan, karena sebagian besar menggunakan BBM subsidi atau Pertamax yang harganya tidak berubah. Hal ini menjaga daya beli masyarakat tetap stabil di tengah kebutuhan transportasi harian.
Harga BBM di Wilayah Timur Indonesia
Di Sulawesi, Maluku, Papua, dan sekitarnya, harga Pertadex dan Dexlite menyesuaikan dengan biaya distribusi dan logistik. Misalnya, Pertadex di Sulawesi Selatan Rp14.300 dan Dexlite Rp14.000. Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan Dexlite Rp14.000 per liter.
Meski ada kenaikan untuk Dexlite, masyarakat tetap memiliki pilihan BBM subsidi dan nonsubsidi lainnya sesuai kebutuhan. Penyesuaian ini juga mendorong efisiensi penggunaan energi di wilayah terpencil.
Pertamina Patra Niaga dan Edukasi Konsumen
Pertamina Patra Niaga terus mengimbau masyarakat untuk memastikan informasi harga BBM melalui kanal resmi. Edukasi ini penting untuk menghindari hoaks terkait harga dan distribusi BBM di seluruh Indonesia.
Selain itu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi juga mendukung pengelolaan energi nasional. Dengan harga yang lebih realistis, Pertamina dapat menjaga pasokan tetap lancar dan mengurangi risiko kelangkaan di beberapa daerah.
Penyesuaian harga BBM Pertamina Oktober 2025 menegaskan pentingnya keseimbangan antara harga pasar, kebutuhan konsumen, dan keberlanjutan pasokan energi. Kenaikan terbatas pada Pertadex dan Dexlite, sementara harga BBM subsidi tetap stabil.
Masyarakat diimbau memantau harga BBM melalui aplikasi MyPertamina atau SPBU resmi untuk memastikan informasi valid. Penyesuaian ini diharapkan tidak mengganggu mobilitas dan tetap mendukung kebutuhan transportasi dan ekonomi masyarakat.
