JAKARTA – Investasi properti di Tangerang terus menunjukkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dengan kontribusi mencapai Rp 50 triliun. Hal ini dinilai sebagai salah satu inovasi ekonomi krusial yang mendukung stabilitas finansial dan sosial di wilayah tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT Cahaya Inti Sentosa (CIS) di pesisir Tangerang tetap sah secara hukum. Nusron menjelaskan bahwa sertipikat tersebut berlaku selama berada dalam batas garis pantai, sementara yang di luar garis pantai akan dibatalkan.

Langkah ini, mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Heru Supriyatno. Menurutnya, keputusan Menteri ATR/BPN memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh para pengembang dan sekaligus memperkuat iklim investasi di Indonesia. "Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berpihak pada kepastian hukum dan mendukung investasi yang sehat," kata Heru.

Heru menekankan bahwa pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Tangerang telah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Ia menyatakan bahwa kontribusi dari sektor properti dan infrastruktur di kawasan ini menjadikannya salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Selain itu, Heru pun menambahkan bahwa kampanye negatif yang diarahkan kepada para pengembang oleh pihak-pihak tertentu terbukti salah. "Fakta menunjukkan bahwa pengembang telah memberikan kontribusi besar bagi daerah, termasuk dalam bentuk pajak yang mencapai hampir Rp 50 triliun. Ini bukan angka kecil, baik bagi pemerintah daerah maupun pusat," ujarnya.

Pemasukan dari pajak properti tersebut tidak hanya berkontribusi pada peningkatan PAD, tetapi juga membawa dampak signifikan bagi perekonomian lokal. Proyek pembangunan yang dimulai sejak 2021 ini berhasil menciptakan lebih dari 205 ribu lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari konstruksi hingga layanan pendukung lainnya.

Namun, tantangan ekonomi tetap ada, khususnya di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda industri di kawasan Cikupa Mas dan Pasar Kemis karena relokasi pabrik ke daerah dengan biaya tenaga kerja lebih rendah. Ketidakstabilan ini memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan.

"Investasi di Tangerang menjadi solusi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan pabrik. Proyek ini membuka peluang kerja baru dan mendukung stabilitas ekonomi daerah," ungkap Heru. Pengembangan kawasan ini menjadi harapan baru untuk mengurangi dampak negatif dari PHK dan memberikan stabilitas bagi tenaga kerja lokal.

Program investasi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan diperlukan untuk terus mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dianggap vital untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dalam menghadapi berbagai isu terkait legalitas tanah, Nusron berkomitmen memastikan semua pengembangan dilakukan dengan mematuhi regulasi yang ada. Menurutnya, dukungan pemerintah tidak akan setengah-setengah dalam mengupayakan terciptanya iklim investasi yang sehat dan aman bagi semua pihak.

Dampak positif investasi properti di Tangerang ini menandakan pentingnya arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan langkah-langkah proaktif, Tangerang bisa terus menjadi contoh daerah yang berhasil mengelola investasi dengan baik, serta menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Bagi para pelaku industri properti dan investor, keamanan dan kepastian hukum yang diberikan pemerintah menjadi komponen utama dalam membuat keputusan bisnis. Oleh karena itu, sinergi antara kepastian birokrasi dan lingkungan investasi yang mendukung harus terus ditingkatkan.

Dengan semua perkembangan ini, diharapkan Tangerang mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tak hanya bermanfaat bagi daerah tapi juga menambah kekuatan perekonomian nasional secara keseluruhan.