JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) secara transparan dan profesional. Hal ini disampaikan dalam acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 yang dihadiri oleh lebih dari 1.500 pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta Convention Center pada 28 April 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pengelolaan BPI Danantara harus dilakukan dengan prinsip tata kelola yang ketat dan penuh integritas. Menurutnya, Danantara bukan sekadar aset, melainkan kekayaan bangsa yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya.
“Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia, harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita,” ujar Presiden Prabowo dengan tegas.
Selain menekankan pentingnya pengelolaan yang transparan, Presiden Prabowo juga meminta agar seluruh jajaran direksi BUMN meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak efisien atau menyimpang. Evaluasi kinerja direksi pun harus dilakukan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan integritas dan profesionalisme.
“Pergantian direksi harus dilakukan bila terbukti tidak berprestasi atau melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan tetap mengedepankan promosi dari internal atau merekrut profesional yang kompeten tanpa diskriminasi,” tambahnya.
Dukungan untuk pengelolaan BPI Danantara juga datang dari anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian. Ia berharap pengelolaan kekayaan bangsa melalui Danantara dapat mengubah cara Indonesia mengelola sumber daya negara demi kesejahteraan rakyat.
“Pengelolaan Danantara harus menjadi titik balik dalam cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membentuk dewan pengawas untuk BPI Danantara. Dewan ini akan diumumkan kepada publik dalam waktu dekat, dan diharapkan dapat memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara.
“Nah ini yang memang tadi, kasih waktu satu bulan ke depan. Tidak hanya dari kami, dari Danantara juga untuk menyampaikan tugas masing-masing dewan yang sedang terbentuk,” kata Erick Thohir.
BPI Danantara, yang diluncurkan pada 24 Februari 2025, merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengelola investasi nasional. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan, khususnya dalam proyek-proyek nasional terkait industrialisasi dan hilirisasi.
Dengan adanya pembentukan dewan pengawas dan komitmen untuk pengelolaan yang profesional, pemerintah berharap Danantara dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. BPI Danantara diyakini akan memberikan kontribusi besar dalam mendorong kebangkitan ekonomi nasional serta memastikan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan bebas dari praktik-praktik yang tidak efisien.