JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto menggulirkan rencana kebijakan impor non-kuota sebagai langkah strategis memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini disambut positif oleh kalangan legislatif, termasuk Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap ekonomi kerakyatan.
Riyono menyatakan bahwa kebijakan impor non-kuota yang digagas Prabowo menjadi ruang keadilan baru bagi UMKM yang selama ini tertinggal akibat sistem impor yang cenderung berpihak pada pemain besar dan kartel. Dengan pendekatan non-kuota, produk-produk yang belum mampu dipenuhi oleh industri dalam negeri dapat diimpor secara terkendali, tanpa membatasi pelaku usaha kecil untuk berkembang.
“Kebijakan Prabowo tentang non-kuota ini memberikan ruang keadilan dan kebersamaan untuk usaha kecil mewujudkan Astacita nasional. Kebijakan ini harus disambut oleh semua pihak,” ujar Riyono.
Ia menambahkan, pendekatan ini membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, khususnya bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang kerap terpinggirkan dalam sistem perdagangan nasional.
Dorong Lapangan Kerja dan Hapus Praktik Rente
Kebijakan impor non-kuota ini juga dinilai sebagai alat untuk menyederhanakan birokrasi perdagangan sekaligus menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat. Dengan mekanisme yang lebih terbuka, Prabowo berharap kebijakan ini mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Riyono menyampaikan bahwa skema non-kuota tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri, tetapi juga menjadi senjata untuk memerangi praktik rente impor yang selama ini merugikan negara dalam jumlah besar.
“Kebijakan ini sangat tepat untuk menghapus rente impor dan mengatasi kartel. Tapi jangan sampai kebijakan yang bagus ini gagal diimplementasikan karena kementerian tidak siap,” tegasnya.
Pentingnya Kesiapan Teknis Pemerintah
Meski menyambut baik kebijakan ini, Riyono menekankan pentingnya kesiapan kementerian dan lembaga teknis dalam mengimplementasikan arahan Presiden terpilih tersebut. Menurutnya, kecepatan dan ketepatan penerjemahan kebijakan di lapangan menjadi kunci keberhasilan.
“Kecepatan dan ketepatan dalam menerjemahkan kebijakan sangat penting. Tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi petani, nelayan, dan produk lokal dari gangguan produk impor,” tambah Riyono.
Ia mengingatkan bahwa jika kebijakan tersebut dijalankan tanpa kesiapan birokrasi dan sistem pelaksana, maka berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi maupun politik di masa mendatang.
Dukungan Penuh Diminta dari Pemerintah
Riyono pun menutup pernyataannya dengan pesan kuat kepada seluruh jajaran pemerintah untuk mendukung penuh arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo. Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya penting untuk sektor UMKM, tapi juga bagi kemandirian ekonomi nasional secara menyeluruh.
Langkah Prabowo menerapkan kebijakan impor non-kuota menjadi sinyal awal arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan yang lebih pro terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, serta menjanjikan pemerataan kesejahteraan di tengah tantangan ekonomi global.