JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada tahun 2025. Hal ini disampaikannya dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jateng 2025-2029 di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Kamis, 20 Maret 2025.
Luthfi menegaskan ada lima fokus utama dalam pembangunan infrastruktur, yakni infrastruktur jalan, pendidikan, swasembada pangan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan data. Ia berharap, dengan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pembangunan dapat berjalan efektif.
"Untuk bupati dan wali kota, kalau kita garap bareng pembangunan ini, maka kita seperti orang boncengan. Kita harus bergerak bersama agar pembangunan lebih cepat dan merata," ujar Luthfi.
Jalan dan Infrastruktur Pendidikan Jadi Prioritas
Dalam sektor infrastruktur jalan, Gubernur mengklaim bahwa perbaikan jalan berlubang di tingkat provinsi sudah rampung 100 persen. Pada tahun 2025, pemerintah akan melanjutkan pembangunan jalan agar lebih representatif dan layak dilalui kendaraan.
"Khusus pembangunan jalan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga perlu mengadakan rapat khusus untuk mengoneksikan jalur ekonomi antar kabupaten/kota. Ini penting untuk mendukung perdagangan dan pertumbuhan ekonomi daerah," tegasnya.
Selain jalan, infrastruktur pendidikan juga menjadi prioritas utama. Luthfi menargetkan tidak ada lagi sekolah yang mengalami kerusakan pada tahun 2026, sehingga renovasi harus rampung pada 2025.
"Sekolah yang rusak harus segera diperbaiki. Tidak boleh ada lagi ruang kelas yang tidak layak pakai. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Jawa Tengah," tambahnya.
Dukung Swasembada Pangan dan Penguatan SDM
Selain jalan dan pendidikan, infrastruktur swasembada pangan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah akan fokus pada pembangunan saluran primer, sekunder, dan tersier untuk irigasi pertanian. Program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Dalam hal penguatan SDM, pemerintah akan mengembangkan program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Gubernur berharap program ini dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja di Jawa Tengah.
Kolaborasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan sekitar 160 program yang akan didistribusikan ke berbagai kabupaten dan kota. Dengan adanya program tersebut, diharapkan bupati dan wali kota dapat berkolaborasi lebih erat dengan gubernur untuk mendorong kemajuan daerah masing-masing.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng, Sumarno, mengatakan konsultasi publik ini merupakan langkah awal sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2025.
"Kami juga menyediakan link bagi stakeholder maupun masyarakat Jawa Tengah yang ingin memberikan saran dan masukan terkait RPJMD 2025-2029," ujar Sumarno.
Dengan adanya fokus pembangunan yang jelas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis dapat mewujudkan infrastruktur yang lebih baik dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.