JAKARTA - Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Meskipun menghadapi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB), pemerintah memastikan bahwa defisit tersebut masih dalam batas terkendali dan sehat.
Selain itu, pemerintah dihadapkan pada kewajiban pembayaran utang jatuh tempo pada tahun 2025 yang mencapai Rp800,33 triliun, terdiri dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp100,19 triliun. Myrdal Gunarto, Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, menyatakan bahwa pemerintah kemungkinan akan mengandalkan pinjaman bilateral atau multilateral untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini sejalan dengan perkiraan peningkatan imbal hasil akibat tekanan global yang memanas.
Indonesia telah mengalami resesi ekonomi sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 1963, 1998, dan 2020/2021, masing-masing dengan penyebab yang berbeda. Resesi 1963 dipicu oleh hiperinflasi yang mencapai 600%, resesi 1998 diakibatkan oleh krisis keuangan Asia yang menyebabkan melemahnya nilai mata uang dan lonjakan angka kemiskinan, serta resesi 2020/2021 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar 2,1% pada tahun 2020.
Penyebab resesi ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional antara lain guncangan ekonomi mendadak seperti krisis keuangan atau pandemi, perubahan teknologi yang menyebabkan pengangguran atau kesulitan adaptasi bagi perusahaan, inflasi tinggi yang menurunkan daya beli masyarakat, pengelolaan utang yang tidak sehat, gelembung aset yang pecah, dan deflasi yang signifikan. Dampak resesi ekonomi meliputi penurunan aktivitas ekonomi, peningkatan angka pengangguran, penurunan daya beli masyarakat, dan ketidakstabilan ekonomi.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto perlu menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat guna melindungi dan memproteksi ekonomi Indonesia dari ancaman resesi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan belanja pemerintah atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan moneter akomodatif seperti menurunkan suku bunga atau meningkatkan jumlah uang beredar dapat dilakukan untuk merangsang investasi dan konsumsi.
Di tingkat global, Presiden Prabowo Subianto juga tengah mempercepat keanggotaan Indonesia dalam BRICS, menyelesaikan perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Uni Eropa-CEPA, serta melanjutkan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global dan membuka peluang investasi serta perdagangan yang lebih luas.
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, keberanian dan ketegasan kebijakan Presiden Prabowo Subianto menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan implementasi kebijakan yang tepat, Indonesia diharapkan dapat melewati tantangan ekonomi global dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya.