JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang memantau dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, serta industri perbankan terkait integrasi bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Integrasi ini mencakup tiga bank BUMN besar di Indonesia: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri, yang nantinya akan beroperasi di bawah pengelolaan BPI Danantara.
Pembentukan BPI Danantara diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. Langkah ini diambil untuk memperkuat struktur pengelolaan dan investasi bank-bank milik negara di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa koordinasi telah dilaksanakan dengan berbagai pihak untuk membahas implikasi teknis dari pembentukan Danantara. "Termasuk skema lebih lanjut mengenai pengelolaan Bank BUMN oleh BPI Danantara yang akan diatur melalui peraturan turunannya," ujar Dian dalam pernyataan resminya pada hari peluncuran BPI Danantara.
Mengedepankan Stabilitas dan Manajemen Risiko
Dalam proses koordinasi, OJK berkomitmen memastikan bahwa pengelolaan bank-bank BUMN dapat berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan sesuai regulasi yang berlaku. OJK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi industri perbankan di Indonesia. Salah satu tujuan utama OJK adalah memastikan bank-bank BUMN tetap bijak dan mengikuti aturan, sambil mengutamakan praktik manajemen risiko yang memadai.
"Selain itu, perlu diingat bahwa ketiga bank BUMN ini adalah perusahaan terbuka dengan sebagian saham dimiliki oleh investor di luar pemerintah. Sehingga, bank berkewajiban tetap berkinerja baik dan menjaga persepsi positif di mata semua investor," lanjut Dian.
Inspirasi dari Model Internasional
Dian juga menambahkan bahwa kehadiran BPI Danantara bukanlah fenomena baru di dunia internasional. Banyak negara lain telah memiliki lembaga serupa, seperti Government Pension Fund Global di Norwegia, Temasek Holdings di Singapura, dan Qatar Investment Authority di Qatar.
"Lembaga-lembaga tersebut mengelola dana investasi berskala besar yang difokuskan pada inovasi teknologi, energi terbarukan, serta rantai pasokan barang dan jasa yang dinilai strategis," jelasnya.
Dengan pembentukan BPI Danantara, diharapkan pengelolaan aset dan kekayaan negara dapat lebih terintegrasi dan optimal, meningkatkan efisiensi dan transparansi perusahaan.
Langkah Menuju Efisiensi dan Transparansi
Presiden Prabowo Subianto dalam peluncurannya menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Danantara untuk mengelola dana secara efisien dan setara dengan lembaga-lembaga sejenis di negara maju. "Kami harap BPI Danantara bisa membawa Indonesia menjadi negara yang mampu bersaing di kancah investasi internasional," ujarnya.
Bagi OJK, integrasi ini adalah kesempatan besar untuk memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan potensi bank-bank BUMN di pasar global. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kuat dan transparan.
Melalui kerjasama ini, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya di tingkat global melalui pengelolaan aset-aset penting yang lebih sistematis dan profesional.
Dengan berbagai koordinasi dan pendekatan yang dilakukan, pembentukan BPI Danantara tidak hanya merepresentasikan kemajuan bagi sektor perbankan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Semua pihak berharap integrasi ini dapat dilaksanakan dengan mulus dan memberi dampak positif bagi sektor investasi dan keuangan Indonesia.